Presidential Threshold Tak Sesuai Konstitusi

- Selasa, 16 November 2021 | 15:12 WIB
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

 

“Disinilah semakin ketidakjelasannya. Selain memberi ambang batas yang angkanya entah dari mana dan ditentukan siapa, di pasal tersebut juga terdapat kalimat, pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Akhirnya, komposisi perolehan suara partai secara nasional atau kursi DPR diambil dari komposisi yang lama,” tandasnya.

 

Pasal itu menurutnya sungguh aneh dan menyalahi konstitusi. Apalagi, menggunakan basis hasil suara yang sudah basi. Karena masih menggunakan basis suara hasil pemilu lima tahun yang lalu.

 

Sayangnya, ucap LaNyalla, meski jelas pasal dalam UU Pemilu itu tidak derifatif dari Pasal 6A UUD hasil amandemen, tetapi Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal tersebut adalah bagian dari Open Legal Policy atau wewenang pembuat Undang-Undang. Sehingga, sampai hari ini, pasal tersebut masih berlaku.

 

“Oleh karena itulah, kami di DPD RI berpendapat bahwa wacana amandemen konstitusi perubahan kelima yang kini tengah bergulir, harus benar-benar dimanfaatkan untuk mengkoreksi sistem tata negara dan arah perjalanan bangsa,” tegasnya.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kominfo Tingkatkan Kemampuan Humas Lewat Jarkom

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 16:36 WIB

Soal Tanam Maju, Ini Penjelasannya

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 12:44 WIB

Jelang Pilpres 2024, Parpol Mulai Tawar Menawar

Jumat, 30 September 2022 | 20:38 WIB

Ada Jejak Ukraina Pasca Gerakan 30 September

Jumat, 30 September 2022 | 17:54 WIB
X