Keamanan Domestik dan Pekerjaan Rumah Panglima TNI AU

- Minggu, 21 November 2021 | 18:47 WIB

 

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com-  Jika dilihat dari aspek legal dan keputusan politik di era reformasi, ada pemisahan yang rigid terkait pengelolaan pertahanan keamanan yakni urusan keamanan diserahkan kepada TNI dan ranah sipil diserahkan kepada Polri. Demikian disampaikan Anton Aliabbas Ph.D, Dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy pada Forum Ekonomi Politik Didik J. Rachbini yang digelar melalui Twitter Space 19/11/2021.

“Sayangnya, pengambilan keputusan politik lupa ada daerah abu-abu di mana di samping masalah keamanan terdapat juga dimensi pertahanan pada UU TNI Pasal 7 selain melaksanakan tugas pokok, masalah kedaulatan juga dirinci di dalamnya termasuk hal operasi perang dan non perang yang membutuhkan keputusan negara.” Kata Anton.

 

Baca Juga: Tanggapi Keberatan Pekerja, Kemnaker akan Gencarkan Sosialisasi Struktur dan Skala Upah

Terkait dimensi Pertahanan, menjadi mendesak karena adanya masalah Papua yang jelas adalah masalah Kedaulatan Negara.

“Meski dilabeli sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), persoalan Kedaulatan Negara menjadi penting karena memang terdapat unsur Separatisme di Papua.”

Sebagaimana di Aceh keterlibatan TNI tak terhindarkan karena itu adalah soal keamanan domestik, jadi dimensi tugas pokok TNI ada di situ.

Demikian Anton mengulas segi keamanan domestik yang harus menjadi atensi Panglima TNI yang baru Jenderal Andika Perkasa.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Seeking Apha – Januari 2022 :Syuhada Arief

Rabu, 26 Januari 2022 | 17:05 WIB

PT Food Station Tjipinang Jaya Raih Sertifikat SMAP

Rabu, 26 Januari 2022 | 16:21 WIB

Edun, NETV Syah Melantai di BEI

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:57 WIB

Ahmad Mahendra; Terus Menonton Film Nasional

Rabu, 26 Januari 2022 | 07:39 WIB

Hari Ini, Lebih Dari 150 Ribu Orang Gunakan KRL

Rabu, 26 Januari 2022 | 05:29 WIB
X