Noise, Gusti Randa Minta Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Subsektor Film Dihentikan

- Rabu, 24 November 2021 | 10:38 WIB
Akhlis Suryapati dan Gusti Randa (Tangkapan Layar BB)
Akhlis Suryapati dan Gusti Randa (Tangkapan Layar BB)

JAKARTA, Jakarta.Suaramerdeka.com,- Kebenaran akan mencari caranya sendiri menemukan rumahnya. Demikian halnya saat
Gusti Randa, sebagai anggota keluarga perfilman Indonesia meminta kepada Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI untuk menghentikan sementara Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Subsektor Film, karena ditengarai ditemukan sejumlah kesalahan prosedural, hingga dugaan penyuapan di sana.

"Kalau bicara perfilman bukan bicara individual, apalagi personal, agar tidak bias. Berkenaan Program PEN, kita harus melibatkan banyak pihak, atau pemangku kepentingan dunia perfilman, untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Bukan karena teman, golongan dan sebagainya. Supaya independensinya terjaga," kata Gusti Randa dalam podcast Kronik Film Indonesia di Jakarta, kemarin.

Baca Juga: Hikayat Pespa (Surat terbuka untuk diri sendiri, kita semua, dan tuan puan sekalian)

Berangkat dari kesadaran agar tidak ada yang sampai terjerat dalam kasus hukum di belakang Program PEN Sub Sektor Film itulah, Gusti Randa meminta agar dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF).

"Jangan sampai juga yang rusak teman kita juga, yang orang film juga. Makanya dibentuk TPF yang fair," imbuh Gusti Randa kepada Akhlis Suryapati, selaku host Podcast Kronik Film Indonesia.

Gusti Randa melanjutkan, jika berbicara dalam konteks UU Perfilman, harusnya, yang mengelola skema bantuan Program PEN Sub Sektor Film adalah anggota Badan Perfilman Indonesia atau BPI, karena bagian dari partisipasi masyarakat perfilman, yang diakui negara.

"Kalau berbicara tentang film, harusnya yang dipakai UU Perfilman.  Saya melihat begitu ada PEN, yang mengelola, tidak memakai UU Perfilman. Tapi malah membentuk tim baru. Dalam prinsip ketatanegaraan sudah keliru.  Harusnya ditangani BPI," katanya menambahkan.

Baca Juga: Perkutut Christine Hakim

Bahwa kemudian BPI ternyata menjadi bagian dari persoalan, menurut Gusti Randa, rumah BPI harus dibereskan dulu. "BPI juga dibenahi dulu, karena sampai sekarang masih belum konggres juga. Biar juklak dan juknis segera dimatangkan," katanya melanjutkan.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kejaksaan Perlu Introspeksi

Selasa, 7 Desember 2021 | 17:29 WIB

Waspada Jeratan Pinjol Ilegal

Selasa, 7 Desember 2021 | 16:33 WIB

Kemkominfo gelar penguatan komunikasi hadapi Nataru

Selasa, 7 Desember 2021 | 07:56 WIB
X