Ada Sejumlah Pajak dinilai Memberatkan Dunia Pendidikan

- Rabu, 1 Desember 2021 | 11:04 WIB
Ketua Umum Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi (APPERTI), Jurnalis Uddin dalam dialog “PTS Jadi Objek Pajak, Tepat atau Perlu Revisi?” yang diselenggarakan Universitas YARSI secara virtual di Jakarta, Selasa, 30 November 2021 (Suaramerdeka/Prajtna Lydiasari
Ketua Umum Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi (APPERTI), Jurnalis Uddin dalam dialog “PTS Jadi Objek Pajak, Tepat atau Perlu Revisi?” yang diselenggarakan Universitas YARSI secara virtual di Jakarta, Selasa, 30 November 2021 (Suaramerdeka/Prajtna Lydiasari

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Sesditjendiktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Paristiyanti Nurwardani mendorong agar dilakukan adanya pemilahan objek pajak pada PTS.

"Perlu dilakukan pemilihan dan pemilahan kampus swasta yang mana yang seharusnya menjadi objek pajak dan mana yang tidak," ungkap Paristiyanti.

Paris menjelaskan jika PTS tersebut sudah mempunyai keuangan yang baik bahkan ada yang memiliki hotel, maka bisa dijadikan objek pajak. Sementara kampus yang kesulitan secara ekonomi tidak perlu menjadi objek pajak bahkan harus dibantu.

Baca Juga: Webinar “Tantangan Guru dalam Peningkatan Digital Skill untuk Pembelajaran Modern Abad 21

Sementara, Wartawan Pendidikan, Reporter Antara News, Indriani menuturkan perlu adanya afirmasi dari pemerintah untuk dunia pendidikan, misalnya untuk pembelian alat-alat laboratorium. Begitu juga dengan PTS satu dengan yang lain jangan di sama ratakan.

"Misalnya, PTS Binus jangan di sama ratakan dengan Universitas Pamulang. Karena memang pendapatan juga berbeda. Apalagi saat pandemi seperti ini, di mana jumlah mahasiswa baru itu turun drastis. Misalnya, di Uhamka biasanya setiap tahun menerima 5.000-6.000 mahasiswa sekarang turun menjadi 3.000," tutur Indriani.

Terkait PBB, lanjut Indriani, perlu ada sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurutnya, kalau pemerintah pusat memberikan insentif maka daerah juga perlu memberikan insentif.

Baca Juga: Polri Pastikan Jaga Kamtibmas Papua Terkait HUT OPM

"Yang perlu diperhatikan bersama ialah menjadikan isu pajak ini menjadi isu bersama. Jadi, bagaimana PTS-PTS di seluruh Indonesia ini bersama-sama menggaungkan pajak. Contohnya seperti, wacana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pendidikan yang dulu sempat ramai banyak yang menolak akhirnya diharmonisasi melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Saya kira, pemerintah juga terbuka menerima pendapat yang berbeda," tambahnya.***

 

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Semeru Awas! Hampir 2 Ribu Jiwa Mengungsi

Minggu, 4 Desember 2022 | 18:18 WIB

Prita Kemal Gani Terus Menginspirasi.

Minggu, 4 Desember 2022 | 11:46 WIB

Peneliti Asing Erik Meijaard Dilaporkan Melanggar UU

Sabtu, 3 Desember 2022 | 23:57 WIB

Gempa 6,4 Garut, BNPB Sebut Ada Warga yang Terluka

Sabtu, 3 Desember 2022 | 20:59 WIB
X