Program PEN-Subsektor Film Dinilai Ada Unsur Kolusi dan Permufakatan Jahat

- Rabu, 1 Desember 2021 | 17:36 WIB
TPF PEN Subsektor Film saat menggelar temu wartawan di PPHUI, Jakarta. (Bb)
TPF PEN Subsektor Film saat menggelar temu wartawan di PPHUI, Jakarta. (Bb)

 

JAKARTA, Jakarta.Suaramerdeka.com,- Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Subsektor Film dinilai ada unsur kolusi dan permufakatan jahat. Kesimpulan berani ini mengemuka saat Tim Pencari Fakta (TPF) PEN Subsektor Film yang dibentuk Kongres Peranserta Masyarakat Perfilman (KPMP), menemukan fakta bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan untuk perfilman melalui program PEN Subsektor Film, ditemukan unsur pemufakatan jahat atau kolusi.

Indikasi itu, sebagaimana simpulan temuan TPF PEN subsektor Film, bahkan dimulai sejak sebelum secara teknis pelaksanaannya dilakukan melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.

Secara kronologis, sebagaimana dijelaskan Ketua KPMP PEN Subsektor Film Sonny Pudjisasono di sekretariat KPMP, Lantai 4, Kantor Senakki, Gedung PPHUI, Jalan Haji R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Jakarta.

Baca Juga: TPF PEN Sub Sektor Film Akan Membuka Hotline, dan Bekerja Secara Profesional.

KPMP, imbuh Sonny Pudjisasono, pada mulanya melayangkan surat resmi kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, beberapa waktu lalu, dengan meminta agar pemberian bantuan untuk film via program PEN Subsektor Film dihentikan sementara.

"Karena ada kegaduhan, atau noise di masyarakat perfilman, akibat hasil kuratorial yang kami nilai tidak memenuhi asas keadilan," kata Sonny Pudjisasono, Rabu (1/12/2021) petang.

Dalam suratnya KPMP, imbuh Gusti Randa, menyebutkan sejumlah indikasi adanya kolusi dalam proses pelaksanaan program ini.

Sebelum akhirnya, dari surat itu, lima orang perwakilan KPMP, yaitu Gusti Randa, Sonny Pudjisasono, Akhlis Suryapati, Adisurya Abdy, dan Rully Sofyan bertemu dengan Inspektorat Utama Kemenparekraf RI Restog Krisna Kusuma pada Jumat (26/11/2021) lalu, di Balairung, Gedung Sapta Pesona, Jakarta.

Dari pertemuan itu, Inspektorat Utama Kemenparekraf RI menyatakan tidak ada yang salah dengan sistem kuratorial program PEN Subsektor Film. Meski KPMP memiliki sejumlah data, plus temuan cacat kurasi, bahkan indikasi suap. Sehingga membuat KPMP mengajukan tuntutan agar program bantuan film melalui PEN Subsektor Film dibatalkan.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Empat Faktor Ini Cegah Politik Uang

Selasa, 6 Desember 2022 | 19:04 WIB

Ketua DPD Dorong Pekerja Sektor Digital Dilindungi

Selasa, 6 Desember 2022 | 18:42 WIB

Pemilih Muda Perlu Mendapat Perhatian Khusus

Selasa, 6 Desember 2022 | 15:28 WIB
X