Keruwetan Punya Nama Baru; Royalti

- Jumat, 3 Desember 2021 | 11:48 WIB
Yovie Widianto salah pembicara dalam zoom meeting yang digagas Komunitas Pewarta Hiburan Indonesia (Kophi) di Jakarta Kamis (2/12/2021) malam. (Bb)
Yovie Widianto salah pembicara dalam zoom meeting yang digagas Komunitas Pewarta Hiburan Indonesia (Kophi) di Jakarta Kamis (2/12/2021) malam. (Bb)

JAKARTA, Jakarta.Suaramerdeka.com, -- Seberapa ruwet sengkarut tata kelola royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik di Indonesia kiwari? Kita semua tahu jawabnya.

Meski Presiden Joko Widodo telah menandatangani PP 56 pada 30 Maret 2021, tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Dan ditimbang PP ini akan  memperkuat isi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Tapi kenyataan di lapangan, ternyata berpunggungan dengan peraturan yang telah diundangkan.

Karena, sebagaimana terungkap dalam zoom meeting yang digagas Komunitas Pewarta Hiburan Indonesia (Kophi), pada Kamis (2/12/2021) malam, sengkarut tata kelola royalti itu, belum menunjukkan titik terang. Masih sangat kelam, dan jauh dari benderang malah.

Bahkan terlalu sulit mengurai persoalannya, bukan semata telah menahun permasalahannya, tapi keterlibatan musisi sebagai bagian aktif dari persoalan ini, juga sangat rendah sekali. Untuk tidak mengatakan cenderung mengambil posisi apatis.

Sehingga persoalannya, sebagaimana dikatakan Denny MR, selaku pemandu acara, sangat berlapis-lapis. Sampai pada taraf sangat sulit sekali mengurainya.  Persoalan pat gulipat PT LAS selaku pihak ketiga yang ditunjuk LMKN tanpa proses tender, dan tudingan salah satu komisioner LKMN ternyata juga memiliki saham di PT LAS, belum purna. Atau sengaja tidak diselesaikan, bahkan setelah publik mengetahui bobrok dan akal-akalan mereka, kini ada persoalan baru.

Yaitu Posan Tobing selaku musisi menggugat label Warner ke pengadilan, setelah itu giliran
Musica Studios mengajukan gugatan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan tuntutan agar royalti produser dinaikkan dari 50 tahun menjadi 70 tahun.

Atau dalam bahasa Candra Darusman, Musica Studio menginginkan penghilangan pasal 18 dan 30, untuk diganti menjadi Kesepakatan Industri. Turunannya hak kepemilikan master lagu, yang tadinya hanya selama 25 tahun akan kembali menjadi milik musisi, akan bertambah menjadi 70 tahun, setelah itu, baru kembali ke penciptanya.

Dalam bahasa Cholil Mahmud, vokalis dan gitaris band Efek Rumah Kaca dan Pandai Besi, sengkarut persoalan royalti harus direspon musisi dengan mengubah cara berpikirnya. Meski pagi-pagi sekali, Cholil Mahmud yang sekarang mukim di New York AS itu, mengatakan pendapatnya mewakili dirinya sendiri, bukan musisi secara umum.

"Musisi mesti mempunyai perubahan sikap, sehingga dikotomi musisi mainstream dan sidestream hilang, tidak ada lagi. Karena kita sekarang hidup di era borderless," kata anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) itu, sembari menambahkan, meski sepemahamannya, musisi sidestream biasanya yang memiliki sendiri master lagunya, dan memiliki sistem hubungan yang berbeda dengan pihak label, jika misalnya dibandingkan dengan musisi mainstream.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Penghargaan Bagi Para Pejuang

Sabtu, 24 September 2022 | 19:41 WIB

UNU Purwokerto Bangun Literasi Digital Berakhlak

Sabtu, 24 September 2022 | 16:23 WIB

KNPI minta KPK tidak gentar hadapi Lukas Enembe

Sabtu, 24 September 2022 | 16:04 WIB

PAM Siap Sukseskan Anies Pada Pilpres 2024

Sabtu, 24 September 2022 | 14:29 WIB

UMKM Jangan Sekadar Digiring Supaya Go Digital

Jumat, 23 September 2022 | 19:45 WIB

Koalisi KIB Masih Terbuka Hingga Agustus 2022

Jumat, 23 September 2022 | 18:27 WIB

Rumah Untuk Tiap Keluarga, Kenapa Tidak

Jumat, 23 September 2022 | 17:53 WIB
X