Wajah dan Arah Bangsa Hanya Ditentukan oleh Parpol

- Jumat, 3 Desember 2021 | 22:09 WIB
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat membuka Forum Komunikasi dan Diseminasi Program Refleksi Akhir Tahun DPD RI  bertema Penguatan Peran dan Fungsi DPD RI Sebagai Amanat Bangsa di Bandung, Jumat (3/12) malam.  (Saktia Andri Susilo)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat membuka Forum Komunikasi dan Diseminasi Program Refleksi Akhir Tahun DPD RI bertema Penguatan Peran dan Fungsi DPD RI Sebagai Amanat Bangsa di Bandung, Jumat (3/12) malam. (Saktia Andri Susilo)

BANDUNG, suaramerdeka-jakarta.com - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan, anggota-anggota DPD adalah wakil dari daerah, wakil dari golongan-golongan dan wakil dari entitas-entitas civil society yang non-partisan. Akan tetapi, faktanya mereka tidak bisa terlibat dalam menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa ini.

"Karena sejak amandemen di tahun 1999 hingga 2002, wajah dan arah bangsa ini hanya ditentukan oleh partai politik," katanya dalam Forum Komunikasi dan Diseminasi Program Refleksi Akhir Tahun DPD RI di Bandung, Jumat (3/12) malam.

Dalam forum bertema Penguatan Peran dan Fungsi DPD RI Sebagai Amanat Bangsa itu, LaNyalla mengeluhkan parpol yang menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusung calon pemimpin bangsa ini. Selain itu, hanya parpol melalui fraksi di DPR RI yang memutuskan Undang-Undang yang mengikat seluruh warga bangsa.

"Padahal, sumbangsih entitas civil society non-partisan terhadap lahirnya bangsa dan negara ini tidaklah kecil. Tetapi mereka terpinggirkan dan semua simpul penentu perjalanan bangsa ini direduksi hanya di tangan parpol, tanpa second opinion dan tanpa reserved," ujarnya.

Dia menambahkan, sudah pasti DPD ingin melakukan penguatan fungsi kelembagaan. Mengingat demokrasi desentralistik yang dianut, adalah konsep partisipasi atau keikutsertaan daerah dalam perumusan kebijakan publik di tingkat nasional.

Dengan paradigma seperti ini, peran DPD justru sangat strategis untuk menyinkronkan kepentingan daerah dengan kepentingan pusat. Karena itu, DPD telah dua kali mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang MD3 yang ada.

"Sebab, UU tersebut dinilai belum maksimal memberi ruang kewenangan DPD RI sebagaimana amanat konstitusi. Tetapi, meskipun sudah ada dua Putusan MK, namun UU MD3 masih saja memuat ketentuan pasal-pasal yang mereduksi kewenangan konstitusional sebagaimana telah ditegaskan oleh MK," tandasnya.

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Bandara Halim Ditutup Sementara Untuk Renovasi

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:31 WIB

Pemerintah Akan Bentuk Tim Juru Bicara

Selasa, 25 Januari 2022 | 14:08 WIB

TheFoodHall Terus Berbagi Kepada Anak Panti

Selasa, 25 Januari 2022 | 09:26 WIB
X