SUSU dan PP/PKB Disosialisasikan untuk Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja

- Jumat, 3 Desember 2021 | 22:28 WIB
Foto Kemnaker
Foto Kemnaker

JAKARTAsuaramerdeka-jakarta.com- Ada korelasi antara Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Bersama (PP/PKB) dengan kebijakan pengupahan.
 
Yakni pelaksanaan kebijakan pengupahan dapat menjadi materi muatan syarat kerja yang diatur dalam PP/PKB.
 
Sebagai amanat UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 92 , maka pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah (SUSU) di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan  dan produktivitas.
 
 
"SUSU harus dilampirkan oleh perusahaan pada saat permohonan pengesahan dan pembaruan PP atau pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan PKB," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PPHI dan Jaminan Sosial (Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, Jumat 3 Desember 2021. 
 
Dirjen berbicara di sela acara Sosialisasi Penyusunan Struktur dan Skala Upah serta Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), di Denpasar, Bali. 
 
Sesuai pasal 21 PP Nomor 36 Tahun 2021, Indah Anggoro berpendapat, SUSU memiliki manfaat bagi pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. Bagi pekerja/buruh akan meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga kelangsungan usaha bagi pengusaha dan manfaat bagi pemerintah akan menjamin keadilan bagi seluruh pihak.
 
"Bagi pekerja manfaatnnya menjamin aspel keadilan (tak ada diskriminasi), kesetaraan upah, kenyamanan bekerja, menciptakan suasana kondusif untuk peningkatan profesionalisme dan produktivitas," ujarnya.
 
 
Melalui sosialisasi penyusunan SUSU dan PP/PKB ini diharapkan ASN) di pemda dan unsur pengusaha/manajemen perusahaan, dapat mengetahui urgensi yang harus diperhatikan dalam penerapan Struktur dan Skala Upah, PP dan PKB. "Lewat forum sosialisasi ini, kami juga ingin mendapatkan masukan dari para peserta mengenai penerapan SUSU,  PP/PKB yang telah berjalan di masing-masing daerah atau perusahaan," kata Indah Anggoro Putri.
 
Ia mengatakan kegiatan sosialisasi ini sangat penting karena merupakan salah satu sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan perwakilan pengusaha/manajemen perusahaan. Utamanya berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan industrial. 
 
"Forum-forum seperti ini akan terus kami lakukan untuk memperkuat konsolidasi dan kolaborasi guna memastikan terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan industrial  secara baik," kata Indah.
 
 
Sosialisasi penyusunan SUSU dan PP)PKB diikuti oleh 80 orang peserta. Sebanyak 15 orang  mewakili unsur  Pemkab/Pemkot/Pemprov, meliputi pejabat struktural dan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Disnaker dan 65 pengusaha/manajemen perusahaan di Bali.***
 
 

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Penghargaan Bagi Para Pejuang

Sabtu, 24 September 2022 | 19:41 WIB

UNU Purwokerto Bangun Literasi Digital Berakhlak

Sabtu, 24 September 2022 | 16:23 WIB

KNPI minta KPK tidak gentar hadapi Lukas Enembe

Sabtu, 24 September 2022 | 16:04 WIB

PAM Siap Sukseskan Anies Pada Pilpres 2024

Sabtu, 24 September 2022 | 14:29 WIB

UMKM Jangan Sekadar Digiring Supaya Go Digital

Jumat, 23 September 2022 | 19:45 WIB

Koalisi KIB Masih Terbuka Hingga Agustus 2022

Jumat, 23 September 2022 | 18:27 WIB

Rumah Untuk Tiap Keluarga, Kenapa Tidak

Jumat, 23 September 2022 | 17:53 WIB
X