DPD dorong revisi Undang-Undang Pelayanan Publik

- Minggu, 5 Desember 2021 | 05:30 WIB
 
 
JAKARTA ,suaramerdeka-jakarta.com- Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) DPD RI merencanakan usulan revisi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
 
"Sudah sembilan tahun tidak diubah, yang perlu penyesuaian dengan digitalisasi saat ini," kata Wakil Ketua PPUU DPD RI Ajbar dihubungi, Jumat. 
 
Ajbar menjelaskan usulan itu sudah melalui rapat pembahasan di tingkatan DPD RI, untuk didorong masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2022. 
 
 
Selain itu kata Ajbar, alasan lainnya karena pandemi COVID-19 telah mengajarkan bagaimana pemerintahan berbasis digital sangat penting. 
 
Selain UU Pelayanan Publik Kata Ajbar, DPD RI juga mendorong UU Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 
 
 
Kemudian, DPD RI juga mendorong dalam Prolegnas tahun 2022, untuk membahas kembali Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan RUU Daerah Kepulauan. Dua RUU itu telah masuk dalam Prolegnas tahun 2021.***muk
 
 

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

AirAsia Kembali Hadirkan Promo Super Hoki

Senin, 24 Januari 2022 | 14:40 WIB

Kejurcab Pagar Nusa Meriah Dihadiri Para Tokoh

Senin, 24 Januari 2022 | 13:43 WIB
X