DPR dan OJK Didesak Benahi Kejahatan Asuransi Unitlink di Indonesia

- Senin, 6 Desember 2021 | 15:20 WIB
Maria Trihartati, koordinator korban Asuransi Unitlink Indonesia, saat menyampaikan aspirasinya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/12). (Bb)
Maria Trihartati, koordinator korban Asuransi Unitlink Indonesia, saat menyampaikan aspirasinya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/12). (Bb)

JAKARTA, Jakarta.Suaramerdeka.com, -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta untuk membenahi dan merespons keluhan masyarakat yang telah menjadi korban kejahatan asuransi unitlink. Penutupan sekitar tiga juta polis asuransi selama masa pandemi Covid-19 sudah seharusnya menjadi sinyal agar pemerintah (DPR dan terutama OJK) mengambil peran aktif untuk melindungi masyarakat.

"Dunia asuransi di Indonesia sangat menyedihkan. Mereka begitu mudahnya menjadikan uang masyarakat sebagai bancakan para penguasa asuransi. Apakah hal ini akan dibiarkan terus berlangsung?" kata Maria Trihartati, koordinator korban Asuransi Unitlink Indonesia, saat menyampaikan aspirasinya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/12).Komunitas Asuransi Unitlink ini berasal dari sejumlah perusahaan asuransi seperti Prudential, AIA dan AXA Mandiri. Maria sangat mengapresiasi undangan dari DPR untuk mempertemukannya dengan sejumlah stakeholders asuransi. Ia meminta permasalahan dan jeritan masyarakat dari korban asuransi unitlink ini tak hanya sekadar didengar oleh para wakil rakyat yang ada di DPR.

Baca Juga: Skandal PENsubsektorfilm

"Tetapi kami mendesak agar dibantu penyelesaian masalah ini. Kami tidak minta uang diganti oleh para anggota DPR dan OJK tetapi kami minta kepada DPR dan OJK untuk mendesak semua perusahaan asuransi beserta bank tempat penjualan produk asuransi untuk bertanggung jawab atas semua yang terjadi," kata ibu rumah tangga asal Lampung ini.

Maria menegaskan indikasi kejahatan korporasi asuransi berkedok investasi sudah dilakukan sejak awal. Ia menduga ada niat dari perusahaan asuransi untuk mencari keuntungan dengan cara penjualan yang tidak jujur lewat mekanisme penyembunyian fakta yang seharusnya disampaikan secara transparan kepada calon konsumen. Hal lainnya, lanjut dia, bisa dilihat juga dari penjualan secara MLM yang hanya menekankan usaha mendapatkan sebanyak mungkin calon nasabah.

Lalu, dalam proses rekrutmen agen asuransi, Maria memperoleh informasi, prosesnya dilakukan tanpa ada syarat serta selama masa pendidikan/pelatihan para calon agen di kelas lebih mengutamakan komisi, bukan bagaimana menggali kebutuhan konsumen dan menolong konsumen memperoleh produk yang sesuai. Semua ini, kata Maria, menjadi salah satu masalah yang banyak ditemukan di lapangan.

Baca Juga: Musica Studios dkk Seperti Perompak Menjerit Dirampok

Maria menyarankan, seharusnya di dalam proses rekrutmen agen ini memiliki jenjang pendidikan (memadai, agar calon agen dapat memahami dengan benar konten pendidikan dan pelatihan yang diberikan). Kemudian agar pemasaran produk untlink ini tidak dijual kepada seluruh lapisan masyarakat, melainkan dibatasi kepada mereka yang telah memahami dunia investasi dan pasar modal, serta seluk beluk kondisi persyaratan kondisi pertanggungan (asuransi).

"Ibarat rokok dan minuman keras tidak dipasarkan dan dijual kepada anak-anak di bawah umur. Harus dibuat POJK atau setidaknya Surat Edaran OJK yang mengatur mekanisme ini," kata Maria.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bandara Halim Ditutup Sementara Untuk Renovasi

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:31 WIB

Pemerintah Akan Bentuk Tim Juru Bicara

Selasa, 25 Januari 2022 | 14:08 WIB

TheFoodHall Terus Berbagi Kepada Anak Panti

Selasa, 25 Januari 2022 | 09:26 WIB
X