Prodem: Lepas Ego sektoral, Karantina Bukan Aset Kementerian Tapi Negara

- Selasa, 7 Desember 2021 | 11:48 WIB
Mujib Hermani (Istimewa)
Mujib Hermani (Istimewa)

JAKARTA, Jakarta.Suaramerdeka.com, - Ketidakjelasan proses pembentukan Badan Karantina Nasional memantik reaksi publik. Salah satunya jaringan aktivis Pro Demokrasi (ProDem) yang selama ini kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah.

Mujib Hermani, Sekjend ProDem secara terang-terangan membuka pihak-pihak yang diduga menghambat pembentukan Badan Karantina Nasional.

"Semua harus benar-benar legowo dan mengikuti UU 21/2019. Jangan sampai niat pemerintah untuk semakin baik dikebiri oleh ego instansi atau kementerian terkait yang sekarang masih memegang Tupoksinya," katanya di Jakarta, Selasa (7/12/2021).

Baca Juga: Skandal PENsubsektorfilm

Seperti diketahui, saat ini fungsi kekarantinaan dan pengawasan mutu masih dijalankan secara terpisah oleh KKP, Kementan dan KLHK.

Dalam keterangannya, Mujib juga menegaskan, "Kementerian terkait harus mensuport dan membantu supaya Badan Karantina Nasional ini kuat dan mampu menjadikan bangsa Indonesia disegani."

Di sisi lain, pembentukan Badan Karantina Nasional merupakan bagian dari visi Presiden Jokowi dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Di mana kekarantinaan dan pengawasan mutu berada di bawah satu instansi. Sehingga proses pelayanan dan ekspor menjadi mudah, efisien dan tidak berbelit-belit.

Baca Juga: Musica Studios dkk Seperti Perompak Menjerit Dirampok

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PKS Tolak Segala Bentuk Kejahatan Seksual

Rabu, 19 Januari 2022 | 06:02 WIB

RUU TPKS Sah Sebagai RUU Inisiatif

Rabu, 19 Januari 2022 | 05:54 WIB

Omicron Landai,Pasien Sembuh Bertambah

Rabu, 19 Januari 2022 | 05:50 WIB

IKAL Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:46 WIB

DPR Kuorum Sahkan RUU IKN Menjadi UU Ibukota Negara

Selasa, 18 Januari 2022 | 13:29 WIB
X