Pemerintah dan Asosiasi Sepakat Jaga Inklusi dan Dorong Literasi Keuangan Digital

 

DENPASAR,suaramerdeka-jakarta.com- Suaramerdeka-jakarta.com— Bali, 12 Desember 2021- Memasuki hari terakhir The 3rd Indonesia Fintech Summit (IFS) 2021 di Nusa Dua, Bali. Pemerintah dan asosiasi dapat menemukan satu benang merah, yakni terus mendongkrak Inklusi Keuangan, agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan fintech, sementara di sisi lain juga meningkatkan literasi keuangan digital. 

 

 

Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengatakan pentingnya. “Seluruh pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan asosiasi-asosiasi, saya minta untuk berperan aktif dalam membantu terciptanya kebijakan yang afirmatif. Kita ingin bersama-sama memajukan industri ekonomi dan keuangan digital yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Wapres. 

 

Upaya-upaya ini tidak lain untuk menyambut perkembangan fintech di masa depan. Wapres juga mengutip proyeksi Kementerian Perdagangan (Kemendag), bahwa sektor keuangan digital akan tumbuh delapan kali lipat di 2030, dari sekitar Rp 600 triliun menjadi Rp 4.500 triliun.

 

 

Sementara itu, pada sambutannya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Panjaitan menyatakan bahwa tingkat Inklusi Keuangan digital di Indonesia sudah berada pada indikator yang sangat baik. Sayangnya, grafik tersebut belum ditunjang dengan tingkat literasi keuangan, yang menurut Luhut, masih sangat jauh dibanding negara tetangga Singapura dan Malaysia

 

“Berdasarkan data OJK pada 2019 Indeks Literasi Keuangan baru mencapai 30,03% dan Indeks Inklusi Keuangan 76,19%. Angka ini berbanding jauh dari Singapura di angka 98%, Malaysia 85%, dan Thailand 82%. Peningkatan literasi menjadi kunci agar tingkat inklusi yang sudah terjadi bisa berdampak lebih produktif dengan risiko minim. Inilah yang jadi pekerjaan kita bersama, antara pemerintah dan asosiasi,” ungkap Luhut

 

IFS 2021 yang digelar selama dua hari salah satu pembicara yang ikut urun gagasan adalah Permaisuri Belanda, Queen Maxima, yang juga adalah Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Keuangan Inklusif untuk Pembangunan.

  

 

Pada pidatonya yang berjudul “Digital Finance Innovation Role in Increasing Global Financial Inclusion (Peran Inovasi Keuangan Digital dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Global)”, Ia menekankan, “Pemerintah punya peranan sangat penting untuk mengembangkan visi untuk masa depan dunia digital, termasuk mengidentifikasi tata kelola yang dibutuhkan dan infrastruktur yang dibutuhkan. Memberikan infrastruktur yang terstandardisasi akan sangat mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan UMKM,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, agar pelaku fintech di Indonesia berhati-hati, misalnya dengan kehadiran super-app, akan makin meningkatkan celah risiko. Para pemangku kepentingan harus terus memantaunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memitigasi risiko-risiko yang ada,” tambahnya. ***

 

 

Komitmen BI, OJK, dan Asosiasi Pada Fintech Visionary Talk II di IFS 2021, perwakilan pemerintah yakni Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida duduk bersama untuk membahas peranan jasa keuangan digital untuk mendukung sektor UMKM. ***