Wujudkan Layanan Publik Andal, Menkominfo: Pemerintah Konsolidasikan Aplikasi dan Integrasi Data

- Rabu, 15 Desember 2021 | 12:21 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate (kedua dari kanan), bersama Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan (kedua dari kiri), Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail (kanan), dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif (kiri) meluncurkan Gerakan Menuju Smart City di ICE BSD Tangerang, Selasa 14 Desember 2021. (Humas Kominfo)
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate (kedua dari kanan), bersama Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan (kedua dari kiri), Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail (kanan), dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif (kiri) meluncurkan Gerakan Menuju Smart City di ICE BSD Tangerang, Selasa 14 Desember 2021. (Humas Kominfo)

JAKARTA- Peningkatan kualitas dan keandalan layanan publik menjadi perhatian pemerintah.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo transformasi digital di pemerintahan diperlukan untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyatakan saat ini Pemerintah melakukan konsolidasi dan streamline beragam aplikasi layanan publik yang dilakukan sehingga akan memudahkan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik.

Baca Juga: Hakim Tak Penjara Rachel Vennya Dengan Alasan Sopan, Budayawan Sujiwo Tejo Bikin Video Tutorial Begini

Bahkan dalam mendukung Satu Data Indonesia, integrasi dan interoperabilitas data lintas pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Bagi Pakai Data.

“Penerapan SPBE diharapkan dapat mendukung perwujudan integrasi data pemerintah Indonesia melalui bagi pakai data antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik lagi dan dapat diandalkan oleh masyarakat,” ujarnya dalam Indonesia Smart City Conference, Forum SPBE dan Pameran Smart City, di ICE BSD Tangerang, Selasa 14 Desember 2021.

Mengenai tata kelola data, Menteri Johnny menjelaskan saat ini pemerintah pusat dan daerah menggunakan lebih dari 27.400 pusat data dan server.

“Dari jumlah itu, hanya 3% diantaranya yang memenuhi global standar atau yang memanfaatkan cloud. Bisa dibayangkan kesulitan interoperabilitas data itu, saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah menggunakan lebih dari 27.400 aplikasi, bisa dibayangkan berapa tidak efisiennya tata kelola,” jelasnya.

Baca Juga: Adanya Kesenjangan Jumlah Lulusan S1 dan D4 di Indonesia

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah Ajukan Kasasi Kasus KSP Indosurya

Minggu, 29 Januari 2023 | 18:28 WIB

Pos Indonesia Bantu Program ATM Beras

Sabtu, 28 Januari 2023 | 22:30 WIB
X