Inspektorat Utama Kemenparekraf RI Apresiasi Masukan Informasi dan Data dari KPMP

JAKARTA, Jakarta.Suaramerdeka.com,- Menindaklanjuti pertemuan pertama Kongres Peran Serta Masyarakat Perfilman (KPMP) dengan Inspektur Utama Kemenparekraf RI Restog Krisna Kusuma dan jajarannya di Kemenparekraf RI beberapa waktu lalu. Perwakilan Inspektorat Utama Kemenparekraf RI, diwakili Suharto dari Pengendalian Teknis Inspektorat Utama Kemenparekraf RI giliran mendatangi sekretariat KPMP di lantai IV Gedung PPHUI, Kuningan, Jakarta.

Suharto, didampingi enam staff dari Inspektorat Utama Kemenparekraf RI menjelaskan kedatangannya selain atas perintah Inspektur Utama, sebagai wujud keseriusan menanggapi aduan KPMP atas beberapa persoalan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Subsektor Film, juga sekaligus ingin menghimpun sejumlah informasi dan data yang dimiliki KPMP.

"Demi menghimpun informasi dan data dari KPMP, untuk kami kompilasi, sebelum kami laporkan kepada atasan," kata Suharto di sekretariat KPMP, Gedung PPHUI, Kuningan, Jakarta, Rabu (15/12/2021) siang.

Suharto menambahkan, data yang mereka dapatkan kemudian akan dan harus mereka perdalami. "Kalau tidak memahami persoalan akan kesulitan. Kalau ada bukti otentik akan kita pegang, untuk kemudian mencari fakta lainnya. Keputusan terakhir kami serahkan ke pimpinan," imbuh Suharto.

Yang pasti, imbuh Suharto, pihaknya sebisa mungkin akan mengumpulkan semua informasi kunci dan bukti otentik. "Kalau KPMP memiliki itu semua, kami senang menerimanya," katanya.

Sonny Pudjisasono Ketua KPMP menyambut dengan hormat dan terima kasih atas kedatangan rombongan Inspektorat Utama Kemenparekraf RI, yang diwakili Pengendalian Teknis Inspektorat Utama Suharto.

Suharto, Adisurya Abdy, Akhlis Suryapati dan Sonny Pudjisasono dalam pertemuan antara tim audit Inspektorat Utama Kemenparekraf RI dan KPMP (Bb)

"Goal kami masih sama, saat kami sampaikan dengan Yang Terhormat Pak Restog, meminta untuk dilakukan pembatalan program PEN Subsektor Film. Karena timbul kegaduhan, akibat dari azas fairnes yang diciderai. Selain ada ketidakpatutan dan ketidakadilan dalam proses kuratorial. Banyak vested interested.
Serta penyaluran yang tidak tepat sasaran. Hingga terakumulasi semua persoalan, hingga kami diundang Inspektur Utama, bapak Restog Krisna Kusuma," kata Sonny Pudjisasono didampingi Gusti Randa selaku Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Program PEN Subsektor Film, Akhlis Suryapati, dan Adisurya Abdy.

Sonny melanjutkan, pada pertemuan pertama, Inspektur Utama Kemenparekraf RI mengklaim semua proses program PEN Subsektor Film sudah benar.

"Karena merasa sudah benar, maka PSMP membentuk TPF. Sampai akhirnya diterima Komisi III DPR RI, yang juga berencana mengundang para pihak untuk turut mengurai persoalan program PEN Subsektor Film ini," kata Sonny Pudjisasono sembari memberikan sejumlah informasi kunci dan data sahih kepada Suharto, dan anggota tim audit.

Tim Pencari Fakta.

Sebelum sejumlah informasi dan data disampaikan, Gusti Randa menjelaskan latar belakang KPMP dan TPF PEN Subsektor Film dibentuk.

Pertama, situasi penyaluran PEN Subsektor Film, menurut dia, tidak ada azas keadilan. Karena tidak ada ketidakadilan maka timbul kegaduhan.

"Padahal untuk menjalankan sesuatu harus tahu dan ada payung hukumnya. Karena kita di negara hukum, pasal 3 dan 4 PP 23/2020 menyebutkan prinsip PEN, nomor satu adalah keadilan sosial. Saya lihat landasan PEN tidak menggunakan PP ini, karena keadilan sosial dan moral Hazardnya dilanggar," kata Gusti Randa sembari menambahkan, pada pasal 3 ini, apa yang dilakukan kurator tidak memegang pasal 3 ini.