Royalti Adalah Kunci

- Senin, 20 Desember 2021 | 19:04 WIB
Rilis resmi AMPLI (Tangkapan Layar)
Rilis resmi AMPLI (Tangkapan Layar)

JAKARTA, Jakarta.Suaramerdeka.com,-  Para musisi dan pencipta lagu akhirnya berteriak, menyerukan keresahannya. Setelah sekian lama berdiam diri, menghimpun kekuatan, dan memetakan persoalan, sejumlah musisi dan pencipta lagu yang menyebut dirinya sebagai Aliansi Musisi Pencipta Lagu Indonesia (AMPLI), merumuskan pemikirannya.

Ihwal Royalti yang jadi hak mereka, kini diorkestrasi oleh pemerintah dan korporasi untuk mengambil hak dari mereka melalui PP 56/2021 dan aturan pelaksanaannya. Jika dibiarkan, menurut AMPLI, praktis sistem tata kelola royalti sama bobroknya dengan kasus pembajakan.

Berikut rilis resmi AMPLI, yang dirilis per Senin 20 Desember 2021 ini;  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 dan Permenkumham Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ternyata telah menimbulkan pertanyaan dan gejolak terutama bagi para musisi dan pencipta lagu.

Alih-alih membantu tata kelola industri musik Indonesia menjadi lebih baik dengan teknologi Sistem Informasi Musik dan Lagu (SILM), tapi justru berpotensi melanggengkan praktik pengambil alihan fungsi negara oleh korporasi yang ditunjuk tanpa proses yang transparan dan akuntabel. 

“Ketentuan dalam PP 56/2021 dan Permenkumham 20/2021 telah menyerahkan kewenangan yang sangat besar kepada korporasi. Apalagi penunjukan dilakukan secara tertutup, tidak transparan & terindikasi mengandung konflik kepentingan, tanpa melalui uji publik dan konsultasi dengan para pencipta dan para pemangku kepentingan yang lain. Sedangkan royalti yang digunakan merupakan hak-hak para musisi dan pencipta lagu.” Jelas Indra Lesmana, inisiator Aliansi Musisi Pencipta Lagu Indonesia (AMPLI). 

Korporasi tersebut mematok potongan 20% dari hasil royalti musik yang sebelumnya telah dipotong 20% oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Belum selesai sampai di situ, korporasi yang bersangkutan juga menjalankan peran pelaksana harian dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti yang kebijakannya diputuskan tanpa melibatkan musisi dan pencipta lagu untuk persetujuan. 

Sebagaimana tersirat dalam UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, menyadari sepenuhnya bahwa masalah royalti sebagai amanah dari pencipta, haruslah diurus dan ditangani secara transparan oleh lembaga-lembaga non-komersial. 

“Faktanya saat ini, SILM tersebut belum dibuat tetapi korporasi sudah melakukan penarikan royalti. Sampai saat ini potensi royalti musik yang tidak diklaim jumlahnya sangat besar dan ini akan diklaim menjadi milik LMKN untuk digunakan sebagai dana operasional,” ungkap Endah Widiastuti, musisi dan pencipta lagu

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

ASEAN Tak Boleh Menjadi Proksi Pihak Mana Pun

Jumat, 3 Februari 2023 | 22:16 WIB

Kerja Sama Politik, PDIP Lihat Kesamaan Ideologi

Jumat, 3 Februari 2023 | 20:49 WIB

Tokoh Muda NU Bela OJOL, Tolak Bayar ERP

Jumat, 3 Februari 2023 | 20:37 WIB

Konektivitas Transportasi di Aceh Terus Ditingkatkan

Jumat, 3 Februari 2023 | 20:31 WIB

Nikmati Keindahan Pacitan Bersama DAMRI

Jumat, 3 Februari 2023 | 13:50 WIB

Ikrar Petani MSP Tolak Impor Beras oleh Pemerintah

Jumat, 3 Februari 2023 | 11:17 WIB
X