Tangani Pembangunan di Papua, Pemerintah Tingkatkan Orkestrasi Komunikasi Publik

JAKARTA- Pemerintah Indonesia telah mengubah total pendekatan dalam penanganan serta pembangunan di Papua.

Presiden Joko Widodo telah menunjuk secara langsung Wakil Presiden K.H. Maruf Amin untuk menangani percepatan kesejahteraan Papua.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyatakan saat ini Pemerintah juga meningkatkan koordinasi dan orkestrasi komunikasi publik agar perubahan kebijakan itu dapat dipahami dengan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

“Bapak Presiden sendiri sudah menunjuk Bapak Wakil Presiden untuk secara khusus menangani ini. Perubahan pola dan cara, serta perubahan kebijakan ini, dulu bisa dikomunikasikan dengan baik,” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Komunikasi Publik Papua, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa 21 Desember 2021.

Baca Juga: in-Lite Datang, Posko Korban Bencana Letusan Gunung Semeru Benderang

Menkominfo menegaskan perubahan kebijakan itu juga diiringi dengan perubahan komunikasi agar bisa mengubah persepsi publik.

Menurutnya banyak kebijakan dan pembangunan yang telah berlangsung di Papua namun belum sampaikan dengan baik. Oleh karena itu, ke depan komunikasi perlu dilakukan dengan koordinasi yang lebih kuat.

“Saya melihat bahwa ini harus kita ubah pola yang dulunya berangkali bekerja secara sektoral, sekarang harus bekerja terkoordinasi sehingga kekuatan dan koordinasi kita menjadi lebih bagus dan lebih kuat,” tandasnya.

Menurut Menteri Johnny, dalam rapat bersama Wapres K.H. Ma’ruf Amin belum lama ini, banyak dibahas perubahan pendekatan dalam mempercepat kesejahteraan warga Papua.

Baca Juga: Piala AFF: Dua Pemain Timnas Indonesia Absen Di Leg I Babak Semifinal Versus Singapura

Salah satunya perubahan yang disampaikan oleh Panglima TNI sesuai hasil dari pendalaman dan evaluasi kebijakan selama ini.

“Para menteri yang terkait juga sudah menyampaikan bagaimana keberpihakan kita, termasuk melakukan pendekatan kesejahteraan kepada Papua untuk menerjemahkan langsung keberpihakan Kepala Negara,” jelasnya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam rapat bersama Wapres berkaitan dengan pelaksanaan komunikasi publik. Menurut Menkominfo sudah saatnya pemanfaatan kanal dan media komunikasi dilakukan secara optimal.

“Barangkali, pertemuan kita ini, Pak Menkopolhukam sudah melaporkan kepada Pak Wapres dan peserta rapat bahwa kita menyusun semacam Gugus Tugas atau Satuan Tugas Komunikasi, tetapi Gugus Tugas atau Satuan Tugas ini harus flamboyan,” ujarnya.