Parpol Menengah dan Kecil Hanya Jadi Pengikut

- Kamis, 6 Januari 2022 | 04:10 WIB
Tangkapan layar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi Gelora Talk bertema Menakar Reformasi Sistem Politik Indonesia, Apakah Mungkin Jadi Gelombang, Rabu (5/1). (Saktia Andri Susilo)
Tangkapan layar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi Gelora Talk bertema Menakar Reformasi Sistem Politik Indonesia, Apakah Mungkin Jadi Gelombang, Rabu (5/1). (Saktia Andri Susilo)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, partai politik menengah dan kecil terkesan hanya menjadi follower ketimbang menjadi trend setter.

“Padahal bila dipikirkan secara matang secara akademik maupun politik serta subyektif dari masing-masing parpol, sebetulnya mereka diuntungkan dengan penghapusan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden,” katanya, Rabu (5/1).

Hal itu disampaikannya dalam diskusi Gelora Talk bertema Menakar Reformasi Sistem Politik Indonesia, Apakah Mungkin Jadi Gelombang? Dia menambahkan, meski ada sembilan parpol di parlemen, namun perilakunya sama, yakni ‘partai Jokowi.’

“Lihat saja dalam UU Omnibus Law, dalam revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi dan banyak hal, termasuk gagalnya revisi UU Pemilu,” ujarnya. Dia melihat, aspirasi publik tidak disuarakan oleh elit parpol.

Jangankan elit parpol yang ada di pemerintahan, elit partai yang ada di oposisi juga demikian. Padahal, one party rule sebenarnya merugikan kepentingan publik. Karena, partai yang banyak itu justru cenderung besekongkol ketimbang berkelahi.

“Padahal dalam konteks demokrasi, berkelahi itu penting terutama berkelahi argumen,” tandasnya. Namun demikian, Burhanuddin tidak setuju bila parliamentary threshold dinaikkan.

Sebab, hal itu akan berbahaya bagi pluralisme politik. Jika parliamentary threshold dinaikkan, kata dia, dikhawatirkan tidak ada satupun parpol Islam yang bisa selamat. Dan itu bahaya bagi republik ini, karena harus ada representasi dari parpol Islam.

“Karena, dari hasi studi diketahui bahwa cuma ada satu representasi ideologi yang hidup dalam sistem kepartaian kita, yaitu berdasarkan agama versus nasionalis,” tegasnya. Jika parliamentary threshold dinaikkan, lanjutnya, maka aka nada beberapa parpol Islam yang kemungkinan tidak lolos.

Padahal, bila salah satu pilar kepartaian tidak bisa masuk dalam sistem politik formal, justru akan menimbulkan isu-isu terkait keamanan. Sebab, mereka tidak memiliki saluran untuk menyalurkan aspirasinya melalui jalur parlementer.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Semeru Awas! Hampir 2 Ribu Jiwa Mengungsi

Minggu, 4 Desember 2022 | 18:18 WIB

Prita Kemal Gani Terus Menginspirasi.

Minggu, 4 Desember 2022 | 11:46 WIB

Peneliti Asing Erik Meijaard Dilaporkan Melanggar UU

Sabtu, 3 Desember 2022 | 23:57 WIB
X