DPR harus Tolak Pengesahan RUU IKN

- Senin, 17 Januari 2022 | 16:34 WIB

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com-

Pengesahan RUU IKN ini terlalu buru buru, dan kurang kajian atas Lokasi lahan Ibukota negara baru tersebut. Sebaik Panitia Khusus RUU Ibu Kota segera mengundang ahli Geologi untuk mengetahui potensi bahaya ketika Lokasi IKN itu berada penuh pada lahan Gambut dan lahan sumber daya batu bara."

Ketika IKN tetap berada di Penajam Paser Utara, dan Kutai Kertanegara, maka bahaya yang dihadapi Pemerintah bukan ancaman Peluru kendali dari negara asing atau Teroris. Tetapi lahan gambut, dan lahan yang berisi batubara yang berpotemsial menghancurkan aset Gedung gedung perkantoran pemerintah,',kata Direktue CBA, Ucok Sky Khadafi,hari ini,menanggapi rencana pengesahan RUU IKN,Selasa,18 Januari 2022.

Baca Juga: Akmal Nasery Basral Datang, Sabai Sunwoo Menjelang

Perlu diketahui, bahwa yang namanya lahan Gambut itu mempunyai kencendurungan untuk menimbulkan proses pembakaran spontan akibat adanya aksidasi. Jadi tidak perlu adanya pembakaran secara sengaja, hanya dengan adanya cuaca panas ekstrim akibat dampak elnino, lahan gambut bisa menjadi api atau asap yang menganggu kinerja pemerintah.

Kemudian, di IKN akan dibangun gedung gedung pemerintah bertingkat dengan mengunakan pondasi dalam seperti tiang pancang. Ketika pondasi tiang pancang pada kedalaman tertentu menyentuh sumber daya Batubara maka akan terjadi proses oksidasi yang menyebabkan kerusakan pada beton dan besi tiang pancang. Ketika tiang pancang Gedung kantoran pemerintah bertingkat mengalami kerusakan, maka tinggal tunggu waktu saja, bangunan gedung pemerimtah tersebut akan runtuh.

Baca Juga: Tiga Menteri Jokowi Datangi Kantor PDIP

Yang terakhir adalah rencana anggaran untuk membangun IKN sebesar Rp.500 Triliun. Dan alokasi anggaran sebesar Rp.500 triliun menurut CBA (Center for Budget Analysis) merupakan paket akal akalan saja. Sengaja dikecil kecilkan agar tidak ada reaksi dari publik dan DPR.

Sebagai pembanding saja, biaya pindah ibukota Kazahkstan dari Almaty ke Astana / Nursultan pada tahun 1998 sebesar USD 30
Miliar (setara RP. 450 Triliun), yang jika dikonversikan ke nilai saat ini bisa 4x
lipat setara USD 120 Miliar Dollar (setara Rp. 1.800 Triliun). Luas kota Nursultan
hanya 722 kilo meter persegi atau ekivalen 72.200 Hektare.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

HT Pimpin Konsolidasi & Bimtek Partai Perindo

Jumat, 9 Desember 2022 | 10:46 WIB

Pengesahan RKUHP Meresahkan Kalangan Pers

Jumat, 9 Desember 2022 | 10:22 WIB

KUHP Tidak Berlaku untuk Kegiatan Kemerdekaan Pers

Jumat, 9 Desember 2022 | 09:37 WIB
X