JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Upaya pemerataan layanan telekomunikasi salah satunya dilakukan dengan penggelaran Base Transceiver Station (BTS) 4G, untuk melayani masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). Sehingga, tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam mengakses layanan internet.
“Kita bersama inginkan agar ada equality dalam layanan telekomunikasi di era transformasi digital, era disrupsi teknologi, era pandemi dan postpandemi bagi masyarakat, dapat terlayani dengan baik,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Selasa (25/1).
Hal itu disampakannya usai menyaksikan Seremoni Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Penyediaan Layanan Seluler 4G di Wilayah 3T dalam rangka Percepatan Transformasi Digital. Menurutnya, pemerataan akses internet lewat pembangunan BTS 4G dapat dilakukan berkat komitmen pembiayaan dan komitmen politik yang kuat dari pemerintah.
“Khususnya Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta dukungan politik dari DPR RI. Dengan dukungan fiskal yang kuat tersebut, maka disparitas kesenjangan digital Indonesia semakin dipersempit,” ujarnya.
Dia mengatakan, Kontrak Kerja Sama Penyediaan Layanan Seluler BTS di Wilayah 3T merupakan salah satu tahapan pelaksanaan tugas Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU BAKTI) Kementerian Kominfo. Yakni untuk membangun 9.113 BTS di wilayah 3T.
“Di saat yang bersamaan, kita juga secara tidak langsung ‘menugaskan’ seluruh operator seluler untuk memastikan tidak ada desa dan kelurahan yang blankspot di wilayah non 3T. Sementara wilayah komersial sebanyak 3.435 desa dan kelurahan atau total 12.548 desa dan kelurahan di Indonesia,” tandasnya.
Tidak Mudah
Dia berharap, kehadiran infrastruktur digital dapat dimanfaatkan dengan baik. Apalagi, membangun wilayah 3T tidaklah mudah. dimana tantangan-tantangannya tidak saja tantangan geografis melewati gunung, bukit, ngarai, sungai, lembah, selat dan laut.
“Tetapi juga tantangan kultural. Dimana harus menyesuaikan dengan kebiasaan dan adat setempat, tantangan administratif birokrasi, baik itu lintas kementerian dan lembaga maupun kerja bersama pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota bahkan sampai pemerintahan desa,” tegasnya.
Selain itu, terdapat juga tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Demikian pula dengan ancaman, baik terhadap infrastruktur fisik maupun manpower, yang hadir dan membangun di wilayah tersebut.
Pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah 3T di Indonesia yang dibangun oleh BAKTI Kementerian Kominfo dibagi dalam dua kategori. Untuk kategori pertama, Menkominfo menyatakan pembangunan mencakup 1.209 BTS yang dibangun melalui skema Universal Service Obligation.
“Untuk kategori kedua yakni 7.904 adalah yang menjadi objek hari ini yang ditandatangani kerjasama layanannya bagi masyarakat, yang dilaksanakan saat ini oleh dua operator seluler. Yakni melalui blended financing antara Universal Service Obligation, dukungan fiskal rupiah murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Kominfo,” tuturnya.
Adapun Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Anang Latif menyatakan, layanan seluler BTS 4G oleh BAKTI Kementerian Kominfo dapat dinikmati publik melalui skema kerja sama tersebut. BLU BAKTI Kominfo dan dua mitra terpilih akan saling berkolaborasi menggunakan aset yang dimiliki, agar menghasilkan layanan yang terintegrasi.
“Bagian dari pembangunan serta pemilihan infrastruktur BTS 4G termasuk penyediaan lahan merupakan tanggung jawab BLU BAKTI Kominfo. Sementara Itu, penyediaan layanan 4G kepada pelanggan termasuk operasi dan pemeliharaan jaringan 4G secara keseluruhan, merupakan tanggung jawab mitra operator seluler terpilih,” tukasnya.
