Proses Legislasi Ugal-ugalan Buat Demokrasi Cacat

- Kamis, 27 Januari 2022 | 02:40 WIB
Tangkapan layar diskusi virtual Gelora Talk bertema Penguatan Lembaga DPD RI, Masih Perlukah, Rabu (26/1). (Saktia Andri Susilo)
Tangkapan layar diskusi virtual Gelora Talk bertema Penguatan Lembaga DPD RI, Masih Perlukah, Rabu (26/1). (Saktia Andri Susilo)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Cendekiawan muslim Azyumardi Azra mengatakan, proses legislasi yang ugal-ugalan akan membuat demokrasi menjadi cacat. Antara lain dapat dilihat dari sejumlah produk Undang-Undang (UU) yang dihasilkan.

“Antara Lain UU Mineral dan Batubara, UU Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Cipta Kerja hingga UU Ibu Kota Negara yang tidak memenuhi prosedur proses legislasi,” katanya dalam diskusi Gelora Talk bertema Penguatan Lembaga DPD RI, Masih Perlukah, Rabu (26/1).

Menurutnya, masyarakat nampaknya sulit mengharapkan perubahan dari sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, yang tinggal 2,5 tahun lagi. Sebab, oligarki politik dan bisnis yang ada di sekitar kekuasaan.

“Kita berharap presiden konsisten memenuhi ucapannya untuk tidak lagi mau dicalonkan kembali untuk yang ketiga kalinya. Sebab, banyak pihak yang merasa Pak Jokowi diperpanjang masa jabatannya, meski tanggal Pemilihan Umum sudah diketok,” ujarnya.

Sebab, bukan tidak mungkin untuk mengubah hal itu. Salah satunya dengan mengamandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945. Sehingga dapat memberikan peluang kepada Jokowi untuk menambah masa jabatannya.

“Hal itu bisa terjadi, karena masih ada waktu sekitar dua tahun dan bukan tidak mungkin terjadi hal yang tidak diduga sebelumnya. Misalnya, MPR RI mengadakan sidang dan menambah masa jabatan presiden atau presiden dapat dipilih menjadi tiga kali,” tandasnya.

Kecil harapan aka nada perlawanan. Terlebih, selama ini masyarakat sipil, ormas, mahasiswa dan kampus diam melihat hal itu semua. Sementara Wakil Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah menegaskan, yang hilang dan sebenarnya dibutuhkan adalah fatsoen politik.

Masalahnya, kata Hurriyah, politisi tidak lagi malu dalam memperlihatkan hasrat politik dan menggunakan cara-cara legal, formal hingga Machiavellian, untuk mencapainya. Bahkan untuk mencapai itu, mereka mengatasnamakan rakyat.

“Komitmen untuk memperjuangkan rakyat seharusnya bisa dilihat sepanjang masa para politisi itu bekerja sebagai representasi politik. Lalu, sejauhmana mereka konsisten menyuarakan apa yang menjadi kehendak dan kepentingan rakyat,” tegasnya.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Pemerintah Ajukan Kasasi Kasus KSP Indosurya

Minggu, 29 Januari 2023 | 18:28 WIB

Pos Indonesia Bantu Program ATM Beras

Sabtu, 28 Januari 2023 | 22:30 WIB
X