Sesjen MPR: Intoleransi dan Radikalisme Jadi Tantangan Indonesia

- Senin, 31 Januari 2022 | 18:43 WIB
 
Banyumas, suaramerdeka-jakarta.com - Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan, diantaranya adalah intoleransi dan radikalisme. Mengacu pada data Infid, 2017, 26,2% generasi muda cenderung hanya mau berteman dengan orang-orang yang seagama.
 
Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR RI Dr. Ma’ruf Cahyono SH., MH., di acara ‘Madrasah Akmil Zakat NU Care – LAZISNU’ Kabupaten Banyumas, kemarin. Acara yang merupakan rangkaian untuk menyambut Hari Ulang Tahun Ke-96 NU turut dihadiri Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Banyumas Drs. KH. Mughni Labib; Dewan Pengawas Syariah PCNU Care-LAZISNU Kabupaten Banyumas DR. KH Ansori M.Ag; dan Ketua  Ketua PCNU Care-LAZISNU Kabupaten Banyumas Prof Dr. KH. Ridwan M.Ag.  
 
Ma'ruf menambahkan, berdasar data LSI, 2018, 52% Orang tidak setuju adanya pendirian rumah ibadah agama lain di lingkungan tempat tinggalnya. Dan berdasarkan data Setara 2016, 11% Pelajar SMA di Jakarta dan Bandung menganggap khilafah sebagai sistem pemerintahan terbaik bagi Indonesia.
 
Lebih lanjut diungkapkan data, CSIS, 2017, 9,5% Generasi milenial setuju jika Pancasila diganti dengan ideologi lain. Data Komunitas Pancasila Muda, 2020, 19,5% Generasi milenial merasa tidak yakin Pancasila penting atau relevan dalam kehidupan mereka. Dan Setara, 2015, 8,5%, Pelajar SMA di Jakarta dan Bandung setuju jika ideologi Pancasila diganti dengan ideologi yang merepresentasikan agama tertentu.
 
Masalah tersebut menurut Ma’ruf Cahyono tidak muncul tiba-tiba, “ada akar masalahnya”, kata alumni Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto ini. Dia pun memaparkan akar masalahnya itu, pertama munculnya  kelompok-kelompok radikal berskala internasional, yang berusaha menyebarkan pandangan intolerannya mengenai agama ke berbagai negara termasuk Indonesia. Pandangan kelompok ini bertentangan dengan ajaran-ajaran agama di Indonesia yang bersifat toleran. Kedua, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Saat ini sekitar 27 juta penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan dengan 9,1 juta orang merupakan penganggur (Data BPS 2021). “Kondisi ini berpotensi membuat mereka rentan dipengaruhi oleh pandangan-pandangan radikal dan intoleran”, ujar Ketua Keluarga Alumni Fakultas Hukum (KAFH) Unsoed ini. 
 
Selain dua hal di atas, menurut pria kelahiran Banyumas itu, meski masyarakat Indonesia telah terbiasa hidup dalam keberagaman antar umat beragama selama berabad-abad, namun perdamaian tersebut bisa hancur jika agama digunakan untuk kepentingan politik sempit yang bersifat memecah-belah masyarakat berdasarkan agamanya.
 
Majunya perkembangan teknologi pun disebut oleh Ma’ruf Cahyono juga bisa menjadi pemicu permasalahan di atas. “Dalam beberapa tahun terakhir penggunaan social-media semakin meningkat di Indonesia, hal ini diikuti dengan masuknya jutaan informasi dari luar yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan etika ketimuran seperti liberalisme, sekularisme, serta radikalisme agama”, paparnya.
 
 
Untuk mengatasi masalah-masalah di atas, Ma’ruf Cahyono mempunyai kiat yang bisa digunakan untuk menghadapi dan mengatasi tantangan yang ada. Kiat itu adalah pertama, Penguatan Peran Pesantren. Pesantren dan ulama harus menjadi pihak utama penangkal intoleransi dan radikalisme, sebab melalui institusi inilah ajaran Islam yang toleran dan nasionalis dapat disebarkan ke generasi muda. Apalagi perumusan nilai-nilai Pancasila yang mengandung konsep negara berketuhanan juga tidak lepas dari peran para ulama di masa lalu yang memimpin pondok pesantren.
 
Kedua, Kerjasama dengan Organisasi Keagamaan. Negara harus menggandeng peran organisasi keagamaan dalam menangkal intoleransi, sebab beberapa organisasi keagamaan tradisional di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama terbukti telah bertahun-tahun mempromosikan nilai-nilai agama yang toleran dan cinta damai.
 
Ketiga, Memperbanyak Program Kesejahteraan. Saat ini pemerintah telah mengadakan berbagai program kesejahteraan seperti memperluas skala BPJS serta mendistribusikan 12,7 juta hectare tanah kepada rakyat. Tetapi program kesejahteraan tetap perlu diperluas, mengingat sekitar 27 juta penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan, serta sekitar 68% tanah di Indonesia juga masih dikuasai oleh 1% penduduk terkaya. Kondisi kemiskinan dan ketimpangan ini rentan menimbulkan kecemburuan sosial yang dikemudian hari dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai bahan menyebarkan intoleransi dan radikalisme.
 

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Lagi, Sido Muncul Bantu Cianjur

Selasa, 6 Desember 2022 | 06:33 WIB

Perpusnas Sejahterakan Masyarakat

Senin, 5 Desember 2022 | 15:46 WIB
X