Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah di Indonesia

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com– Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI meluncurkan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah guna mengetahui kondisi perpustakaan yang ada di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa pembentukan perpustakaan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memberitahukan keberadaannya kepada Perpusnas sebagai perpustakaan pembina.

Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, pendataan perpustakaan penting dilakukan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan di Indonesia.

"Pendataan ini menjadi sangat penting untuk meyakinkan kepada stakeholder kita, bahwa perpustakaan suatu ruang belajar yang sangat penting pada eranya," katanya dalam Peluncuran Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah yang diselenggarakan secara daring, pada Selasa (8/2/2022).

Baca Juga: Bima Arya Datang, Holywings Bogor Menjelang

Syarif mengatakan, data perpustakaan dapat digunakan untuk menganalisis berbagai problematika yang ada di Indonesia dalam upaya meningkatkan kegemaran membaca dan indeks literasi.

Sehingga diharapkan, Perpusnas, perpustakaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat dengan mudah memperoleh data yang valid untuk pengambilan keputusan, bahkan kebijakan dalam hal penganggaran.

Syarif menambahkan, aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

"Semoga kesadaran akan pentingnya data tentang perpustakaan dapat direspons baik oleh pemerintah daerah. Saya yakin aplikasi ini dapat memberikan kemanfaatan untuk percepatan memperoleh data," tuturnya.

Baca Juga: Dianggal Ilegal, Anggota DPR Minta Polisi Jerat Influencer Binomo

Ke depan, Syarif berharap agar aplikasi pendataan dikembangkan sehingga dapat menampilkan data dan profil setiap perpustakaan di wilayah provinsi, kabupaten/kota berdasarkan jenis perpustakaan sesuai dengan urutan kualitasnya.

Selain itu, dia meminta agar aplikasi ini memunculkan data kebijakan nasional untuk semua jenis perpustakaan seperti SDM, koleksi, sarana prasarana, hingga kegiatan promosi perpustakaan.

"Dengan data-data ini dapat diketahui berapa banyak perpustakaan yang sudah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)," ungkapnya.