Jakarta,suaramerdeka-jakarta.com-
Rencana pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Selasa (8/2) di lokasi berbuntut aksi penangkapan massal oleh polisi sehingga menjadi perhatian nasional.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf atas tingkah represif aparat ke warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo dengan alasan pengukuran lahan yang dibebaskan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener.
"Pertama, saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat Purworejo dan khususnya masyarakat di Wadas. Karena kemarin mungkin ada yang merasa tidak nyaman, saya minta maaf," kata Ganjar saat konferensi pers di Mapolda Jateng, Rabu (9/2).
Ganjar mengklaim kemarin malam ia sudah menjalin komunikasi dengan Kapolda Jateng dan Komnas HAM untuk memantau perkembangan yang ada di Purworejo.
Baca Juga: Anggota DPR Luqman Hakim : Hentikan Kekerasan dan Tarik Polisi dari Desa Wadas
Ganjar lebih lanjut mengaku di Jateng sedang ada program yang cukup banyak terkait Bendungan. Salah satu yang masih berproses di Wadas Purworejo hingga Pemalang. Ganjar mengklaim khusus untuk Wadas diskusi masih di kedepankan.
"Proses ini memang berjalan cukup lama sejak, bahkan dan khusus yang di Purworejo ini yang ingin kita dapatkan adalah aliran irigasi yang bisa mengairi Wadas, yang barangkali tidak tersampaikan dengan baik," kata Ganjar.
Ganjar kemudian mengklaim bahwa sampai detik terakhir kemarin putusan yang mempunyai hukum tetap harus dilaksanakan.
PPP: Paradigma Pembangunan khas orba
Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani menyebut paradigma pemerintah dan aparat keamanan terkait pembangunan saat ini masih menyerupai Orde Baru (Orba).
Pernyataan Arsul merespons pengerahan ratusan aparat di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo sejak Selasa (8/2) dalam proses pengukuran lahan warga untuk proyek penambangan batu andesit di lokasi tersebut.

"Pengerahan aparat dalam jumlah yang besar seperti itu, jika tanpa adanya ancaman kerusuhan atau konflik sosial mengesankan bahwa paradigma berpikir aparatur keamanan dan pemerintahan kita tentang pembangunan masih seperti zaman Orde Baru," kata dia pada media, Rabu (9/2).
Dia pun mempertanyakan alasan Polri menerjunkan ratusan anggotanya di Desa Wadas yang disusul penangkapan terhadap puluhan warga. Padahal, kata Arsul, di lokasi tersebut tak ada ancaman terorisme yang memerlukan pengamanan khusus.
Artikel Terkait
Presiden Joko Widodo Berharap Pers Terus Berubah Menjadi Lebih Baik
Pemerintah Siapkan Aturan Ekosistem Media
Kapolri Tegaskan Kesiapan Travel Bubble Harus Sesuai Prosedur dan Prokes
Yakob Widodo Resmi Dilantik Sebagai Hakim Ad Hoc PN Tipikor Ternate.