IPW Minta Ada Evaluasi

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com-
Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi tindakan  yang dilakukan Polda Jawa Tengah (Jateng).

Terhadap warga desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo terkait pengukuran tanah untuk penambangan batuan andesit material pembangunan proyek Bendungan Bener.

Peristiwa itu sangat memprihatinkan, dimana  telah terjadi intimidasi serta ancaman fisik.

Baca Juga: Daihatsu Awali Tahun 2022 Dengan Kenaikan Penjualan 83,7 Persen

Seharusnya, konsistensi penghormatan terhadap HAM ini harus menjadi landasan pokok Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Polri ini harus dijaga oleh pimpinan tertinggi Polri, Jenderal Listyo Sigit yang mengusung Polri Presisi.

Demikian dikemukakan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso di Jakarta,Kamis,(10/2).

Baca Juga: Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Harus Segera Direalisasikan

Aparat Polri dapat melakukan pengamanan terkait proses pengukuran tanah di Desa Wadas, bila status tanah telah clear and clean dari sengketa dengan penduduk.

Kalau belum jelas penyelesaian status kepemilikan lahannya, maka pengerahan anggota Polri dalam melakukan pengukuran bisa berpotensi memunculkan represi fisik pada rakyat.

Yang menjadi fatal adalah prediksi akan terjadinya kericuhan sangat tidak diperhitungkan dengan matang melalui kebijakan preventif dan pre-emtif.

Baca Juga: Liga Inggris: The Reds Liverpool Tanpa Hendo Dan Mane Lawan Leicester

Akibatnya, begitu terjadi kerusuhan, yang ada adalah tindakan represif. Sehingga, Polri yang seharusnya melindungi masyarakat, berbalik menjadi melawan warga yang menolak pengukuran tanah.

Menurut Ombudsman Jawa Tengah seperti dikutip Solopos.com, tindakan polisi yang melakukan pendampingan terhadap petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengukuran tanah penambangan batu andesit di Desa Wadas Purworejo sejak Selasa-Rabu (8-9/2/2022) itu berpotensi maladministrasi.