Buruh Demo Tolak Aturan JHT Baru Cair Pada Usia 56 tahun, Ini Respon Kemenaker

- Rabu, 16 Februari 2022 | 16:23 WIB
Demo buruh yang tergabung dalam KSPI di depan Gedung Kemenaker (Foto: Istimewa/Supoyo KSPI)
Demo buruh yang tergabung dalam KSPI di depan Gedung Kemenaker (Foto: Istimewa/Supoyo KSPI)

 

Jakarta,suaramerdeka-jakarta.com- Ratusan buruh yang tergabung dalam KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) menggelar unjuk rasa di depan gedung Kemnaker hari ini. 

Mereka menyatakan akan menggugat Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ke PTUN karena dinilai bertentangan dengan PP Nomor 60 Tahun 2015.

Menanggapi aksi demontrasi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempersilakan kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggugat Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

"Silakan. Silakan saja (mengajukan gugat)" kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jamsostek, Indah Anggoro Putri, dalam konferensi pers di Gedung Kemnaker RI, Jakarta, Rabu (16/2).

Baca Juga: Koalisi-Oposisi Kompak Kritik JHT Cair Usia 56 Tahun: Kurang Tepat Disaat Masih Pandemi

Selain itu, Indah pun memberi tanggapan terkait adanya desakan kaum buruh yang menuntut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dicopot. Menurutnya, pencopotan jabatan menteri sepenuhnya wewenang presiden.

Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers di depan Gedung Kemnaker menilai isi Permenaker sangat bertolak belakang dengan PP yang diteken Jokowi. Permenaker, kata dia, cenderung merugikan para buruh.

Bisa dipastikan Menteri Tenaga Kerja ketika menandatangani Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tidak berkonsultasi dengan Presiden," cetus Said.

Aturan pencairan dana JHT baru bisa dilakukan pada usia 56 tahun menjadi polemik. Ketentuan ini pernah dibatalkan Presiden Joko Widodo lewat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015. Namun, kini dihidupkan lagi oleh Menaker Ida lewat Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Baca Juga: Kapolri; Densus 88 Harus Kembangkan Kemampuan Hadapi Tantangan

Selain buruh, sebanyak 401.281 orang telah menandatangani petisi daring untuk menuntut pencabutan peraturan tersebut.

Penolakan juga datang dari parlemen. Ketua DPR Puan Maharani menilai kebijakan tersebut diterbitkan pada waktu yang tidak tepat.

"Kebijakan itu sesuai peruntukan JHT, namun kurang sosialisasi dan tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat khususnya para pekerja," ujar Puan.***

Halaman:

Editor: Arief Sinaga

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Statement INACA atas Pembakaran Pesawat Susi Air

Kamis, 9 Februari 2023 | 16:27 WIB

Seorang Ayah Tega Aniaya Anak Kandungnya Hingga Tewas

Kamis, 9 Februari 2023 | 15:27 WIB

Dunia Pers Tidak Sedang Baik-baik Saja

Kamis, 9 Februari 2023 | 15:14 WIB
X