JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com-Denny JA dalam tulisan di akun Facebooknya Denny JA_World menegaskan memperpanjang- panjang kekuasaan tanpa alasan yang cukup akan dicatat sejarah sebagai sebuah skandal
“Karena tak cukup alasan, sebaiknya para politisi menghentikan manuvernya untuk menunda pemilu, dari tahun 2024 ke 2027” kata Denny JA pada Sabtu (5/3).
Tentu saja konstitusi dapat diamandemen agar memberi keabsahan menunda pemilu, atau menambah durasi jabatan presiden menjadi tiga periode, namun menurut Denny tanpa alasan yang cukup, manuver itu akan berbalik menjadi catatan kelam yang mencoreng nama penganjurnya dalam catatan sejarah.
“Sila pertama demokrasi itu menyelenggarakan pemilu secara reguler. Rakyat berhak memilih dan mengganti pemimpinnya secara reguler lewat pemilu" Ujar Denny.
Baca Juga: Pembangunan yang Berpihak pada Rakyat Harus Kembali Digalakkan
Menurut Denny, tentu saja karena situasi darurat, pemilu dapat ditunda Misalnya kasus yang terjadi di Ukraina saat ini.
Hanya untuk permisalan saja Katakanlah ini sudah dijadwalkan jauh hari sebelumnya. Pemilu Ukraina secara reguler misalnya akan diselenggarakan 7 hari dari sekarang (11 Maret 2022) Masuk akal jika pemilu di negara itu ditunda.
"Ukraina sedang diserang. Perang terjadi. Prioritas utama penduduk di sana untuk survival, mustahil mereka bisa berencana menyelenggarakan pemilu seperti di era normal" kata Denny mengibaratkan.
Namun, sambung Denny JA, Di Indonesia, menjadikan Covid- 19 untuk menunda pemilu di tahun 2024, dua tahun dari sekarang, itu justu bertentangan dengan data, Alasan itu ditolak banyak pihak oleh fakta yang sangat terang benderang.
Denny merujuk data dari Worldometer menunjukkan di bulan Maret 2022, jumlah kematian karena Covid-19 bertambah sedikit.

Penyebabnya karena prosentase penduduk Indonesia yang divaksin sudah lebih banyak dimana hingga awal Maret 2022, yang sudah divaksin minimal sekali sebanyak 69 persen sementara Yang sudah divaksin dua kali sebanyak 50 persen.
Baca Juga: Ini Dia Richard Boyd Barrett, Senator Irlandia Yang Kritisi Standar Ganda Pemimpin Dunia
Artikel Terkait
Sempat Dukung Perpanjangan Jabatan Presiden, Golkar Diam-Diam Ubah Haluan untuk Koalisi dengan Demokrat, PKS?
Kolaborasi Semua Pihak, NFA Pastikan Stok Daging Aman
Tidak Ada Landasan Konstitusionalnya Untuk Menunda Pemilu