Luhut Klaim Big Data Dukung Penundaan Pemilu, PENA 98: Bagaimana Metodologinya?

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com-
Klaim dukungan penundaan Pemilu 2024 dari 110 juta orang di media sosial seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditanggapi sinis berbagai kalangan.

Sekjen Perhimpunan Nasioanal Aktivis 98 (PENA 98) Adian Napitupulu mempertanyakan paparan ilmiah Big Data terkait usulan perpanjangan masa jabatan presiden yang belakangan disampaikan oleh para politisi.

Menurutnya, paparan Big Data berbeda dari paparan survey yang lengkap. Paparan Big Data hanya disampaikan dalam pernyataan politisi tanpa publikasi resmi yang detail Di semua media hanya disebutkan : "Data dari 100 juta pengguna sosial media dan 60 persen mendukung, 40 persen menolak"

"Sama sekali tidak disebutkan data tersebut dari Big Data berasal Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Snapchat atau apa?," ujar Adian dalam rilis medianya, Sabtu (12/3).

Baca Juga: Demokrasi Mundur Luar Biasa Bila Pemilu Ditunda

Selanjutnya Adian menjelaskan dalam penyampaian hasil Big Data juga tidak ada paparan yang secara ilmiah menjelaskan bagaimana metodeloginya, asal angka 100 juta itu dari mana dan rentang waktu berapa lama, jenis kelamin, tingkat ekonomi, wilayah hingga margin error termasuk lembaga mana yang mengelola Big Data tersebut.

Adian mempertanyakan lembaga yang mengelola Big Data itu termasuk lembaga Independen, BIN, BRIN, Menkominfo, Badan Syber atau lainnya.

"Rakyat tidak bisa diklaim semena-mena, seolah semua atas kehendak rakyat sementara berdasarkan data, total rakyat pengguna internet di Indonesia ada sekitar 201,8 juta jiwa dari 273,87 juta jiwa atau sekitar 73,7 persen," jelasnya.

Ia juga menyebut pengguna sosial media yang menjadi dasar pengambilan data terdiri dari 139 juta pengguna YouTube, 130 juta pengguna Facebook, 99 juta pengguna Instagram, 92 juta pengguna TikTok dan 18 juta pengguna Twitter.

Di mana total 478 juta akun sosial media atau hampir dua setengah kali jumlah penduduk pengguna internet di Indonesia.

"Baiklah kita tunggu sama sama paparan ilmiah dari instansi yang mengelola dan menganalisa Big Data tersebut, semoga ada dan objektif," katanya.

Sebagai tambahan informasi, Lembaga Survei Indonesia (LSI) sudah mengeluarkan hasil survei dan terbukti bahwa 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sementara 20,3 masyarakat menginginkan sebaliknya.

Baca Juga: Denny JA: Penundaan Pemilu Akan Menjadi Skandal Politik dan Catatan Kelam Penganjurnya