Tantangan Kinerja Tatakelola dan Peluang BPKH: Sinergi dan Inovasi Investasi Dana Haji Menuju Kemaslahatan

- Minggu, 13 Maret 2022 | 13:43 WIB

Baca Juga: Clarence Seedorf Jadi Mualaf, Akui Belajar Tentang Islam Dari Khabib


Sejauh ini, BPKH telah melakukan pengelolaan keuangan haji secara sangat hati-hati, dengan berbagai mitigasi risiko yang dilakukan agar tidak mengalami kerugian.

Namun demikian, dalam UU No. 34/2014 belum terdapat klausul mengenai kewajiban penyisihan untuk cadangan kerugian yang dapat diambil dari laba bersih perseroan.

Menilik UU PT Pasal 70 ayat (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, ayat (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, ayat (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, dan ayat (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. 

Baca Juga: Bandara AP II Terapkan Ketentuan di Dalam SE Kemenhub Nomor 21/2022


UU No. 34 Tahun 2014 belum memiliki klausul terkait mitigasi risiko melalui pencadangan maupun permodalan sebagaimana contoh dalam UU PT Pasal 70.

Hal ini penting dan perlu, agar pengelolaan keuangan haji dapat lebih aman. Dengan diperbolehkannya membuat cadangan dari laba bersih atas investasi yang telah dilakukan maka revisi UU No. 34 tahun 2014 perlu diusulkan dengan memasukkan klausul urgensi bahwa BPKH perlu memiliki modal yang cukup yang berasal dari pemerintah atau laba ditahan untuk dapat mencadangkan mitigasi risiko kerugian yang akan terjadi.

Baca Juga: PT LRT Jakarta dan PT Blue Bird Group Tbk, Permudah Akses Layanan Teknologi Digital

Logika high return itu niscaya berdampak high risk, sehingga menjadi kunci pentingnya permodalan dan pencadangan atas risiko bagi BPKH. Usulan revisi atas UU No. 34 Tahun 2014 dapat dilakukan oleh BPKH, namun demikian revisi UU No. 34 tahun 2014 baru dapat dilakukan revisi apabila pemrakasa yaitu Pemerintah setuju atas usulan tersebut. 

Baca Juga: Dua Tahun berturut-turut, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Raih Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Kategor

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polri Pastikan Usut Ledakan di Asrama Polisi Sukoharjo

Minggu, 25 September 2022 | 21:58 WIB

Festival Film Pelajar Dihidupkan Lagi.

Minggu, 25 September 2022 | 16:50 WIB

Pakar Kasih Bocoran Tips Bisnis Gunakan Aplikasi Whatsapp

Minggu, 25 September 2022 | 14:58 WIB

LVRI Ingin Generasi Mendatang Berkarakter Kebangsaan

Minggu, 25 September 2022 | 12:48 WIB

Dubes Ukraina Tetap Diplomasi ke Yogya Meski Cedera Kaki

Minggu, 25 September 2022 | 10:32 WIB

PHE Aktif Buru Cadangan Migas dengan Teknologi Mutakhir

Minggu, 25 September 2022 | 09:32 WIB
X