Tantangan Kinerja Tatakelola dan Peluang BPKH: Sinergi dan Inovasi Investasi Dana Haji Menuju Kemaslahatan

- Minggu, 13 Maret 2022 | 13:43 WIB


Kinerja Tata Kelola dan Peluang BPKH
BPKH, khususnya Bidang Kedeputian Investasi Surat Berharga dan Emas menyadari sejak awal pentingnya tata kelola dengan telah menerapkan ISO 9001:2015 untuk sertifikasi manajemen mutu, ISO 37001:2016

untuk sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dilengkapi Whistle Blowing System (WBS) hingga pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara kontinyu.

Kesadaran atas Governance, Risk and Compliance (GRC), profil risiko dan mitigasi atas pasal 53 UU No. 34/2014 tentang tanggung renteng kerugian, maka hampir sebagian besar surat berharga ditempatkan pada asset berkualitas dengan tingkat bebas risiko (risk-free) yaitu SBSN yang aman, likuid, dan dijamin oleh negara sesuai UU No.19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.

BPKH harus mengaplikasikan GRC manajemen risiko dan kepatuhan sesuai ISO 31000, ISO 37000, dan ISO 19600 bagi tata kelola yang lebih baik sesuai panduan Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) dan standar tata kelola internasional.

 Baca Juga: Penjelasan PT Geo Dipa Energy Terkait Kecelakaan Kerja Geo Dipa Unit Dieng

PP No. 5 tahun 2018 telah mengatur pengalokasian investasi dana haji sejumlah persentasi dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji, diantaranya investasi dalam bentuk Emas maksimal 5%; Investasi Langsung maksimal 20%; Investasi Lainnya maksimal 10%; Investasi Surat Berharga Syariah  dengan limit yang tidak dibatasi.

Instrumen surat berharga telah menjadi andalan BPKH, melalui core-portfolio yang risk-free dan tanpa limit, maka BPKH lebih fleksibel mancapai tingkat imunitas porto folio dari goncangan pasar dimana arus kas kupon  dapat diprediksi guna menjaga likuiditas disamping ada peluang capital gain.

BPKH juga telah berhasil memperjuangkan pengecualian pajak atas kupon instrumen surat berharga sehingga kontribusinya dapat dikatakan istimewa, dengan meraih nilai manfaat double-digit Rp10,5 triliun (unaudited) di tahun 2021 di tengah trend penurunan imbal hasil BI 7 days repo rate yang signifikan.

Baca Juga: Dukung Kegiatan Lifting Minyak Mentah, KIP Berkolaborasi dengan ExxonMobil Cepu Limited

Nilai manfaat BPKH terus meningkat, khususnya dalam tiga tahun terakhir (2018-2020), dan pada tahun di 2021 mampu mencapai di atas Rp10 triliun dimana hal ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa depan dengan semi-active managed strategy.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polri Pastikan Usut Ledakan di Asrama Polisi Sukoharjo

Minggu, 25 September 2022 | 21:58 WIB

Festival Film Pelajar Dihidupkan Lagi.

Minggu, 25 September 2022 | 16:50 WIB

Pakar Kasih Bocoran Tips Bisnis Gunakan Aplikasi Whatsapp

Minggu, 25 September 2022 | 14:58 WIB

LVRI Ingin Generasi Mendatang Berkarakter Kebangsaan

Minggu, 25 September 2022 | 12:48 WIB

Dubes Ukraina Tetap Diplomasi ke Yogya Meski Cedera Kaki

Minggu, 25 September 2022 | 10:32 WIB

PHE Aktif Buru Cadangan Migas dengan Teknologi Mutakhir

Minggu, 25 September 2022 | 09:32 WIB
X