Menag: Label Halal Baru Yang Diterbitkan BPJPH Berlaku Secara Nasional

- Minggu, 13 Maret 2022 | 17:05 WIB
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan label halal baru yang diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) berlaku secara nasional (Instagram@halal.indonesia)
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan label halal baru yang diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) berlaku secara nasional (Instagram@halal.indonesia)

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com - Jakarta - Label Halal Indonesia telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag mulai berlaku secara nasional. Dengan ini, secara bertahap Label Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak berlaku lagi.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan label halal baru yang diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) berlaku secara nasional.

Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal," kata Menag Yaqut melalui akun Instagramnya, Minggu (13/3/2022).

"Di waktu-waktu yang akan datang, secara bertahap label halal yang diterbitkan oleh MUI dinyatakan tidak berlaku lagi. Sertifikasi halal, sebagaimana ketentuan Undang-undang, diselenggarakan oleh Pemerintah, bukan lagi Ormas," lanjutnya.

Baca Juga: Donasi Bakrie Amanah di Acara Turing Gas Tipis tipis ke Gunung Bunder

Sebagaimana diketahui, penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.

Surat Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada Kamis (10/2), yang ditandatangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham dan berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022.

Aqil menilai penetapan label halal untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Pasal itu berisi kewajiban BPJPH menetapkan logo halal.

Penetapan ini juga bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH.

Halaman:

Editor: Arief Sinaga

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Empat Faktor Ini Cegah Politik Uang

Selasa, 6 Desember 2022 | 19:04 WIB

Ketua DPD Dorong Pekerja Sektor Digital Dilindungi

Selasa, 6 Desember 2022 | 18:42 WIB

Pemilih Muda Perlu Mendapat Perhatian Khusus

Selasa, 6 Desember 2022 | 15:28 WIB
X