JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Presidensi G20 Indonesia 2022 menjadi momentum bagi Negara Anggota G20 untuk membahas transformasi digital di dunia yang lebih inklusif. Dimana Indonesia akan menjembatani diskusi dan berbagi pengalaman antarnegara anggota G20.
“Melalui DEWG G20, Indonesia dapat menjadi jembatan bagi negara-negara emerging nation. Selain itu saling berbagi pengalaman, membagikan lesson learned yang telah dilakukan di negara masing-masing,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam sesi diskusi Kick Off Meeting digital Economy Working Group (DEWG) G20 2022 di Jakarta, Selasa (15/03).
Menurutnya, forum DEWG Presidensi G20 tahun ini menjadi kesempatan bagi Indonesia. Yakni untuk meninggalkan legacy melalui kesepakatan-kesepakan di meja perundingan G20 dari Indonesia untuk dunia.
“Isu prioritas pertama dalam DEWG yaitu Connecitivity and Post Covid-19 Recovery. Isu tersebut akan dibahas secara signifikan terkait konektivitas digital dalam rangka untuk mendukung pengembangan ekonomi pemulihan pascapandemi Covid-19,” ujarnya.
Sedangkan isu prioritas kedua berkaitan dengan digital Skills and digital Literacy. Menkominfo mendorong pengembangan kegiatan kecakapan digital dan literasi digital.
“Hal itu untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam kegiatan ekonomi digital dalam skala global. Isu prioritas ketiga dalam DEWG yakni Cross Border Data Flow and Data Free Flow with Trust,” tandasnya.
Salah satunya membahas dari sisi hulu mengenai konsumsi listrik. Dimana konsumsi power untuk data per kapita di Indonesia saat ini masih 1 watt per kapita. Sementara, Singapura 100 watt per kapita dan Jepang 10 watt per kapita.
“Satu watt per kapita konsumsi data di Indonesia setara dengan 270 sampai 300 mega watt. Kalau sama saja standarnya dengan Jepang, setidaknya kita membutuhkan 9 sampai 10 kali lipat investasi listriknya,” tegasnya.
Hal itu menjadi peluang investasi besar di sisi hulu infrastruktur. Belum lagi pemanfaatan hilir yaitu data sebagai kekuatan ekonomi nasional. Di DEWG G20, pengalaman dan kesepakatan pengetahuan akan dibagikan sharing dengan negara-negara Anggota G20 yang lain,” ucapnya.
Yakni bagaimana mengatur transfomasi digital di dunia. Tidak saja G20, tetapi keseluruhan masyarakat dunia, sehingga lebih inklusif. Termasuk di Afrika Utara.
