JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Pengadaan satelit multifungsi dapat membantu pemerintah menyelesaikan target penyediaan akses layanan internet. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas untuk menghubungkan konektivitas titik akses layanan yang belum terhubung.
“Untuk jaringan pita lebar backbone, kita telah menggelar 360.000 Km fiber optik di darat dan dasar laut. Kalau kita pegang ujungnya dan mengitari bumi, itu sembilan kali lipat panjangnya,” kata Menkominfo Johnny G. Plate.
Namun menurutnya hal itu belum cukup. Karenanya, pihaknya tetap harus menghubungkan seluruh titik yang belum terhubung. Sehingga arus data bisa disalurkan dengan baik dan merata.
“Tidak semua kita bisa hubungkan dengan jaringan fiber optik di Indonesia. Jadi kita harus melakukan kombinasi dengan dengan microwave link berupa komunikasi satelit,” ujarnya.
Untuk pengadaan satelit, dirinya telah meminta untuk menyiapkan agar satelit berikutnya adalah satelit dengan teknologi software defined satellite. Yakni satelit yang wilayah layanannya bisa diatur melalui software-nya di hulu.
“Hot Backup Satellite (HBS) merupakan cadangan untuk SATRIA-I yang menggunakan teknologi very high-throughput. Dijadwalkan selesai pada pertengahan 2023. Satelit HBS juga menyediakan kapasitas tambahan bagi infrastruktur jaringan internet,” tandasnya.
Setara
Dari sisi bandwith, HBS dengan teknologi yang baru ini memiliki kapasitas yang setara dengan Satelit SATRIA-I. Untuk jelasnya, 150 Gbps tersebut dipakai oleh BAKTI Kominfo sebesar 80 dan lebihnya akan dipakai negara-negara di sekitar ASEAN.
“Penggunaan sendiri oleh PSN untuk menggantikan kebutuhan Satelit Nusantara-2, yang gagal diletakkan diorbit pada April tahun 2020 yang lalu. Kami telah mempertimbangkan aspek teknis oleh operator, pengguna, maupun pabrik pembuatan satelit,” tegasnya.
Dimana satelit tersebut adalah Ka-band. Sedangkan satelit milik Telkom adalah Ku-band dan C-band, sehingga tidak akan saling mengganggu. Sementara Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Anang Latif menjelaskan, skema pembiayaan HBS dengan SATRIA-1 berbeda.
“Pembiayaan HBS langsung dari BAKTI Kementerian Kominfo. Sementara SATRIA-1 berasal dari konsorsium atau investor. Untuk SATRIA-1, kami membutuhkan investor dan untuk HBS, kami menggunakan dana pembiayaan langsung dari BAKTI,” ungkapnya.
Hal itu karena sebenarnya ditujukan juga untuk menggantikan BTS-BTS USO, yang sewa kontraknya akan berakhir di tahun 2024. “Jadi akan menggunakan dana BAKTI which is USO untuk keperluan ini,” tukasnya.
