Setelah Hadirkan Mendag, DPR Akan Panggil Pengusaha Sawit Dan Distributor Minyak Goreng

- Jumat, 18 Maret 2022 | 06:35 WIB
Komisi VI DPR bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang membahas permasalahan pangan, khususnya minyak goreng pada Kamis (17/3). (Instagram@dpr_ri)
Komisi VI DPR bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang membahas permasalahan pangan, khususnya minyak goreng pada Kamis (17/3). (Instagram@dpr_ri)

Terkait dengan stabilitas harga dan pasokan kedelai, gandum dan komoditas barang pokok lainnya, Komisi VI mendorong Kemendag untuk segera melakukan intervensi pasar/subsidi dan melakukan diversifikasi sumber pasokan untuk mencegah kelangkaan komoditas impor dampak situasi global.

Komisi VI meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit produksi dari hulu ke hilir untuk mencari harga produksi minyak goreng sesuai angka perekonomian.

Selanjutnya, dalam rekomendasi rapat juga ditulis, Komisi VI dan Kemendag sepakat merekomendasikan pelaku usaha yang melakukan penyimpangan dan tidak mendukung program pemerintah agar izin usahanya dicabut, dan manakala pengusaha tersebut juga mengelola kebun sawit di tanah negara agar izin hak guna usaha (HGU) akan dicabut.

Komisi VI juga akan membentuk panja pangan dan barang kebutuhan pokok. Terakhir, Komisi VI meminta Kemendag untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan anggota komisi VI.

Mendag Minta Maaf Soal Kisruh Migor

Pada rapat bersama DPR, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyampaikan permohonan maaf karena pihaknya belum mampu menangani permasalahan minyak goreng.

Ia menduga kelangkaan minyak goreng salah satunya disebabkan oleh mafia dan spekulan yang mengambil keuntungan, sehingga berbagai kebijakan yang telah ia buat pun tidak efektif.

Baca Juga: Kritik Ridwan Kamil Via Instagram Terkait Dicabutnya HET Migor Kemasan

"Dengan permohonan maaf Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat," ucapnya dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Kamis (17/3).

Lutfi mengaku pihaknya memiliki keterbatasan wewenang dalam undang-undang untuk mengusut tuntas masalah mafia dan spekulan minyak goreng. Menurutnya kebijakan yang bisa ia lakukan hanya sebatas mengatur pasokan.

Halaman:

Editor: Arief Sinaga

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pertagas Raih 4 Penghargaan CSR & PDB Award 2023

Rabu, 1 Februari 2023 | 18:57 WIB

Gudang Kripto Gandeng Mahasiswa UNJ Bangun Negri

Rabu, 1 Februari 2023 | 15:48 WIB

Aliando Syarief Sambangi Coach Rheo

Rabu, 1 Februari 2023 | 10:48 WIB

Rian Ernest Resmi Jadi Kader MKGR

Selasa, 31 Januari 2023 | 22:21 WIB
X