Soal Rakyat Urun Dana IKN, Pengamat: Rakyat Sudah Patungan Dari Bayar Pajak!

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com-
Pemerintah ingin melibatkan seluruh pihak dalam pembiayaan IKN (Ibu Kota  Negara) mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat atau Public-Private-People Participation (PPPP/4P).

Pengamat politik dari KedaiKOPI Hendri Satrio mengkritik rencana skema pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang melibatkan masyarakat seperti urun dana (crowdfunding).

Menurutnya, langkah pendanaan menggunakan skema Public-Private-People Participation (PPPP/4P) yang dicanangkan Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono sudah keliru sejak awal.

Karenanya Hendri menilai, rencana tersebut hanya menunjukkan bahwasanya pemerintah sedang kelimpungan mencari sumber dana untuk pembangunan proyek IKN tersebut.

Baca Juga: Pembangunan Venue ISG di Konya Ditarget Rampung Mei 2022

"Itu menunjukkan memang enggak ada uangnya untuk IKN. Kalau minta rakyat patungan lagi itu udah panik. Rakyat kan udah patungan, dari apa, dari pajak," ujarnya dalam agenda Total Politik, Minggu (27/3).

Di sisi lain, Hendri juga mengkritisi sikap pemerintah yang selama ini masih belum terbuka terkait sumber-sumber pendanaan IKN kepada publik. Termasuk soal besaran dana yang sudah dimiliki pemerintah dalam proyek tersebut.

"Selama ini yang diomongin itu ada dana investor dari swasta, ada mau evaluasi aset negara untuk dijual, itu kan berarti sebuah rencana kosong aja," tuturnya.

"Sekarang pemerintah harus tanggung jawab. Per hari ini yang dimiliki pemerintah untuk IKN itu berapa, itu kan belum pernah dijelaskan," sambungnya.