Terus Wacanakan Penundaan Pemilu, Elit Politik Telah Bercerai dengan Rakyat

- Kamis, 31 Maret 2022 | 09:17 WIB
Tangkapan layar diskusi Gelora Talk bertema Gaduh Siasat Tunda Pemilu 2024, Menakar Manuver Elit Politik, Rabu (30/3). (Saktia Andri Susilo)
Tangkapan layar diskusi Gelora Talk bertema Gaduh Siasat Tunda Pemilu 2024, Menakar Manuver Elit Politik, Rabu (30/3). (Saktia Andri Susilo)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang disampaikan terus menerus, menunjukkan elit politik telah bercerai dengan rakyat. Karena faktanya, dukungan rakyat terhadap ide penundaan pemilu sangat kecil.

"Namun pada saat yang sama, sebagian elit seperti memaksakan agar ide penundaan pemilu berjalan," kata Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertema Gaduh Siasat Tunda Pemilu 2024, Menakar Manuver Elit Politik, Rabu (30/3).

Menurutnya, pemaksaan ide penundaan pemilu antara lain dengan berbagai macam penggalangan dukungan. Namun, tidak semua yang tampaknya mudah, akan bisa dijalankan.

"Karena bila penolakan rakyat sudah terlalu kuat tapi kemudian ada pemaksaan, berarti ada perceraian antara elit dengan rakyat. Dimana elit sudah tidak bisa lagi memahami apa yang dirasakan oleh rakyat," ujarnya.

Pemaksaan itu jelas akan menimbulkan kerusakan besar dalam demokrasi. Sedangkan pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar mengatakan, jalan untuk mengubah konstitusi bisa ditemukan oleh mereka yang sedari awal memang menginginkannya.

"Sehingga ketika syarat dilakukan amandemen sudah tercapai, maka kotak pandora bisa terbuka. Setelah kotak pandora terbuka, setan bermunculan, harapan rakyat tak kunjung tiba," tandasnya.

Sedangkan pasal apa saja yang bisa diubah, tergantung magnitude yang ingin dicapai oleh mereka. Antara lain menghadirkan PPHN, mengubah pertanggungjawaban presiden dan proses pemilihan presiden kembali MPR.

"Sehingga, pasal-pasal yang diubah adalah soal pemilihan langsung, pasal soal kewenangan MPR dan pertanggungjawaban presiden. Bila ini terjadi, maka penundaan pemilu akan sangat mudah diutak-atik," tegasnya.

Daulat Rakyat
Adapun Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, penundaan pemilu adalah perampasan daulat rakyat secara terang-terangan dan terbuka.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Lagi, Sido Muncul Bantu Cianjur

Selasa, 6 Desember 2022 | 06:33 WIB

Perpusnas Sejahterakan Masyarakat

Senin, 5 Desember 2022 | 15:46 WIB
X