JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Sikap Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo, dinilai sudah tepat. Dimana apresiasi itu diberikan Puan kepada Jokowi, yang melarang para pembantunya membuat polemik terkait penundaan pemilu dan tiga periode.
“Yang dilakukan Puan sudah tepat. Dimana saat pemerintah ada kekurangan, Puan memberi kritik. Akan tetapi mengapresiasi ketika ada pandangan atau program yang bagus dan pro kerakyatan serta demokratis,” kata pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing di Jakarta, Kamis (7/4).
Menurutnya, sikap tersebut akan berdampak pada meningkatnya citra positif Puan dan juga lembaga yang dipimpinnya di mata publik. Terlebih, penolakan dari publik atas wacana tiga periode dan penundaan pemilu selama ini, tercermin dari apa apa yang dikatakan oleh Puan.
“Apalagi, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden inkonstitusional. Dengan sikap Puan yang menolak wacana itu namun kemudian mengapresiasi pernyataan Presiden yang melarang pembantunya, tentu akan bisa membuat citra DPR semakin baik,” ujarnya.
Sebab bila wacana tersebut tetap dipaksanakan, maka akan menimbulkan stigma bahwa rezim saat ini haus kekuasaan. Sebagai nakhoda di DPR, lanjutnya, pernyataan Puan jelas sejalan dengan kehendak rakyat.
“Yang menginginkan agar pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024. Sebagai nakhoda di DPR, dia melihat bahwa yang baik itu adalah jangan menunda pemilu, jangan memperpanjang masa jabatan presiden atau masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode,” tandasnya.
Dia menilai, apresiasi yang diberikan Puan kepada Jokowi menunjukkan bahwa dia memegang teguh nilai kebangsaan dan taat konstitusi. Selain itu, Puan dinilai perhatian terhadap kepentingan rakyat.
Apalagi, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah perbicangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden. Akan tetapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak dan juga mudah didapatkan, terlebih di masa-masa jelang Hari Raya sekarang ini.
“Sehingga bila para menteri terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tukas Puan usai bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (6/4).
