JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - krisis berlarut yang terjadi saat ini, secara langsung bisa menjatuhkan seluruh rezim di dunia. Tak terkecuali di Indonesia.
“Sebab, suasana hati publik (public mood) saat ini diliputi dengan kemarahan, karena himpitan hidup yang semakin berat,” kata Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta, kemarin.
Hal itu disampaikannya dalam Gelora Talk bertema Gerakan mahasiswa Indonesia: Nyalakan alarm Zaman. Menurutnya, hal itu terlihat dalam demo 11 April kemarin.
“Banyak orang yang underestimate di awal. Tetapi bagi kami, ini menjadi suatu pertanda alarm yang sudah dibunyikan oleh para mahasiswa. Diharapkan, bisa mengilhami pemerintah untuk segera menemukan peta jalan baru bagi Indonesia ke depan,” ujarnya.
Selain itu, Indonesia diharapkan bisa ke luar dari krisis berlarut saat ini. Sebab, demo mahasiswa sudah hampir merata di wilayah, membutuhkan perhatian serius pemerintah.
“Dalam pekan-pekan ini, sejumlah rezim di beberapa negara sudah mulai berguguran. Hal itu karena tidak mampu menghadapi tekanan krisis berlarut akibat ketidakpastian situasi global,” tandasnya.
Dimana yang diserbu Ukraina, namun yang jatuh Perdana Menteri Pakistan Imran Khan. Demikian pula dengan Sri Lanka sedang berjalan dan Yaman juga sudah.
“Ini karena apa? Karena terintegrasinya masyarakat dunia. Korbannya pasti banyak lagi, akan menimpa negara-negara yang rapuh dan inflasi adalah dampak yang sedang terjadi,” tegasnya.
Terjadi
Sehingga, kata dia, situasi yang terjadi di Pakistan juga bisa terjadi di Indonesia. Dimulai dari krisis ekonomi, berlanjut krisis sosial dan berujung pada krisis politik.
“Ini bukan sekedar isu tentang penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Tapi ini sudah suara emak-emak di rumah, ibu rumah tangga, suara masyarakat bawah yang mengalami himpitan hidup yang semakin berat,” ucapnya.
Adapun Ketua BEM Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Amir mengungkapkan, masalah penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode bukan menjadi isu utama gerakan mahasiswa di Makassar.
“Tuntutan kami di Makassar adalah soal kenaikan harga pangan dan kenaikan BBM. Pemerintah kelihatannya belum melakukan langkah-langkah untuk menurunkan harga-harga,” kritiknya.
Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Muhammad Ibnu Rahmata menambahkan, kenaikan minyak goreng dan kenaikan BBM membuat kehidupan masyarakat semakin sulit. “Kita mendorong dan mengupayakan tuntutan agar dikabulkan. Pemerintah harus berpihak kepada kepentingan rakyat,” tuturnya.
Presidium Persaudaraan Pemuda Islam (PPI) Sumatara Utara Fahrul Rozi Panjaitan menegaskan, gerakan mahasiswa saat ini tidak ada yang mendanai atau memboncengi. “Tudingan seperti itu, sengaja diciptakan untuk mematahkan atau melemahkan gerakan mahasiswa,” tukasnya.
