Gelar Posko Mudik, Angkasa Pura I Siap Layani 2,3 Juta Penumpang di Masa Angkutan Lebaran 2022

JAKARTA jakarta.suaramerdeka.com - Angkasa Pura I siap melayani hingga 2,3 juta penumpang udara yang bakal melakukan mobilitas pada masa Angkutan Lebaran 2022. Untuk itu, Angkasa Pura menyiapkan posko pelayanan di 15 bandara yang akan beroperasi selama 16 hari mulai tanggal 25 April hingga 10 Mei 2022.

“Selama periode tersebut, seluruh bandara yang dikelola Angkasa Pura I diperkirakan akan melayani hingga 2,3 juta penumpang atau meningkat hingga 452 persen," kata Direktur Utama Angkasa Pura I, Faik Fahmi dalam keterangannya, Sabtu (16/4/2022).

Peningkatan penumpang itu diikuti trafik penerbangan yang diprediksi mencapai 19.579 pergerakan pesawat. Angka ini meningkat hingga 232 persen dibandingkan realisasi Angkutan Lebaran tahun 2021.

Tren kenaikan penumpang dan trafik penerbangan tertinggi selama masa Angkutan Lebaran kemungkinan bakal terjadi di Bandara Juanda Surabaya, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan Bandara Internasional Yogyakarta.

Baca Juga: Masuk List e-katalog, Bisnis Pesantren Ambil Bagian dalam Program Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

"Puncak arus mudik dan arus balik kita prediksi terjadi pada 29 April dan 8 Mei 2022. Hal ini akan menjadi perhatian bagi kami untuk memastikan operasional serta pelayanan kepada penumpang di bandara berjalan baik, lancar dan kondusif dengan tetap menjaga penerapan protokol kesehatan Covid-19," jelas Faik Fahmi.

Lonjakan itu di antaranya dipengaruhi minat masyarakat yang pulang kampung setelah dua kali tak merayakan hari raya akibat pandemi.

"Jadi moment ini dirindukan tidak hanya bagi seluruh pengguna jasa tetapi juga bagi operator bandara setelah 2 tahun ditiadakan. Momentum ini diharapkan pula dapat mendongkrak kinerja bisnis perusahaan baik dari sisi bisnis aeronautika dan non aeronautika serta membawa multiplier effect bagi industri aviasi dan pariwisata secara berkelanjutan,” tambah Faik.

Baca Juga: UU TPKS Lahirkan Kesadaran Publik