Digugat PP 46/2021 ke MA Lombok TV Berharap Ada Persaingan Usaha Sehat

- Kamis, 28 April 2022 | 23:54 WIB

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com
Lombok TV mengajukan permohonan uji materil terhadap peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran ke Mahkamah Agung (MA).

Kuasa hukum Lombok TV, Gede Aditya Pratama dan Suryadi Utomo, mengatakan PP tersebut menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat berupa penguasaan spektrum frekuensi radio yang seharusnya dikuasai negara menjadi dikuasai segelintir LPS Multipleksing.


"Berdasarkan hal tersebut, kami berkeyakinan bahwa majelis Hakim Agung akan dapat mewujudkan keadilan demi terciptanya iklim usaha industri penyiaran yang kondusif dan sehat bagi semua pihak dengan mengabulkan permohonan uji materiil yang kami ajukan," katanya, di Jakarta, Kamis (28/4).

Baca Juga: Kabar Gembira Buat Fans Liverpool, Klopp Sepakat Tetap Bertahan di Anfield Hingga 2026

Menurutnya, PP 46/2021 bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.


Dia menerangkan, PP 46/2021 telah mengatur sebuah kewajiban baru yang sama sekali tidak diatur di UU Penyiaran dan UU Cipta Kerja, yaitu soal kewajiban bagi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang tidak ditetapkan sebagai Penyelenggara Multipleksing untuk menyewa Slot Multipleksing kepada LPS yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Multipleksing (LPS Multipleksing). UU Penyiaran dan UU Cipta Kerja hanya mengatur soal migrasi teknologi penyiaran,

Baca Juga: Migrasi ke Siaran Digital Hemat Ruang Frekuensi

analog switch off (ASO) dan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

"Oleh karena adanya pertentangan yang ditimbulkan PP Nomor 46/2021 tersebut, klien kami yaitu PT Lombok Nuansa Televisi sangat dirugikan, karena Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Prinsip Penyiaran (IPP) dari Lombok TV menjadi tidak berarti.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kejar Kompetensi HSSE Via Inovasi HTCW 2022

Senin, 28 November 2022 | 09:48 WIB

ASDP Dukung Perhelatan Sail Tidore 2022

Minggu, 27 November 2022 | 19:03 WIB

Rambut Halim HaDe

Minggu, 27 November 2022 | 12:41 WIB

Mbah Mijan Foto Selfi dengan PM Malaysia Terpilih

Minggu, 27 November 2022 | 11:45 WIB
X