Infrastruktur Belum Merata, Pemilu Tak Gunakan e-Voting

- Sabtu, 14 Mei 2022 | 17:54 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. (Saktia Andri Susilo)
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. (Saktia Andri Susilo)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Electronic Voting atau e-Voting belum akan dilakukan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu karena sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah terkait dengan belum meratanya infrastruktur teknologi informasi di Indonesia.

“Temasuk berbagai macam hal lain, yang harus dipersiapkan terkait dengan persoalan tersebut,” kata anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dalam pesan suara yang diterima jakarta.suaramerdeka.com, Sabtu (14/5).

Kesimpulan itu didapat dalam konsiyering yang dilakukan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka juga sepakat, seluruh sistem informasi yang sekarang tersedia, akan tetap digunakan.

“Hal lain yang juga disepakati dalam konsinyering adalah anggaran Pemilu 2024 yang dapat disetujui sebesar Rp 76 triliun. Dimana akan dialokasikan dari tahun APBN 2022, 2023 dan 2024,” ujarnya.

Selain itu, soal durasi masa kampanye. Dimana usulan KPU adalah 90 hari. Namun seluruh fraksi di Komisi II DPR RI menginginkan disederhanakan menjadi 75 hari.

“Namun dengan dua catatan penting. Yang pertama adalah perubahan mekanisme pengaturan tentang pengadaan barang dan jasa atau logistik pemilu yang lebih simple, efisien, transparan dan akuntabel,” tandasnya.

Tidak Lama
Yakni dengan menggunakan electronic catalog. Selain itu, penyebaran tempat pencetakan di Indonesia. Sehingga distribusinya bisa sebangun dengan masa kampanye yang tidak terlalu lama.

“Catatan penting kedua adalah Komisi II meminta kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu, untuk segera menyusun kodifikasi hukum acara pemilu. Yang tentu tidak hanya melibatkan pemerintah dan penyelenggara pemilu,” tegasnya.

Akan tetapi melibatkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, seluruh pihak, termasuk DPR RI, akan bekerja semaksimal mungkin untuk mewujudkan kodifikasi hukum acara pemilu ini.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Keren, Anak Indonesia Unjuk Teater di Jepang

Senin, 23 Mei 2022 | 06:23 WIB

Puan Dinilai Bisa Lanjutkan Program Jokowi

Minggu, 22 Mei 2022 | 15:42 WIB

DAMRI Terapkan Syarat Perjalanan Terbaru

Sabtu, 21 Mei 2022 | 20:15 WIB
X