JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Pemerintah diingatkan untuk lebih memperhatikan permasalahan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) terhadap hewan ternak. Apalagi, kejadian tersebut telah bermunculan di sejumlah daerah.
“Bila PMK tak segera dituntaskan, dikhawatirkan berdampak terhadap rantai pasokan daging, terlebih saat menghadapi Idul Adha,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Rabu (18/5).
Oleh karena itu, dia berharap Pemerintah serius menangani PMK pada hewan ternak. Dimana PMK telah menjangkiti di berbagai daerah, termasuk wilayah sentra hewan ternak.
“Kita juga harus bisa memastikan, stok hewan ternak untuk keperluan kurban pada hari raya Idul Adha tahun ini aman, walaupun PMK tengah merebak. Jika pengendalian PMK tak dilakukan dengan baik, peternak akan terpuruk,” ujarnya.
Selain itu, pastinya akan mengganggu rantai pasok daging. Dimana ujungnya akan berpengaruh kepada masyarakat. Oleh karena itu, dia juga meminta Pemerintah untuk memperhatikan kegelisahan peternak, yang di daerahnya belum ada penyebaran PMK.
Karenanya, Pemerintah pusat didorong untuk bekerja sama dengan Pemerintah daerah melakukan antisipasi. Meskipun persentase kematian terhadap hewan ternak akibat PMK tidak terlalu tinggi.
“Tapi bila tidak diatasi dengan optimal akan membuat harga ternak jatuh. Dan hal itu juga akan mempengaruhi pasokan daging,” tandasnya.
Meski demikian, dia meminta peternak untuk tidak khawatir berlebihan. dikatakan, yang terpenting adalah selalu melakukan pengawasan terhadap hewan-hewan ternak.
“PMK bisa diobati. Segera isolasi ternak yang positif PMK dan obati. Jangan dipindahkan sampai benar-benar sembuh, agar tidak menularkan ke ternak lainnya,” tegasnya.
Penelusuran
Selain itu, dia meminta agar peternak terus berkoordinasi dengan dinas terkait. Sehingga penelusuran dapat segera dilakukan ke daerah-daerah sekitarnya.
“Pemerintah diingatkan untuk terus mendampingi para peternak. Khsuusnya dalam kebijakan pembatasan lalu lintas serta karantina ketat terhadap ternak. Hal ini dalam upaya penghentian penyebaran PMK,” ucapnya.
Sebab pengetatan lalu lintas ternak dikhawatirkan berdampak panjang pada rantai pasok daging. Apalagi, banyak peternak yang mengeluhkan ternaknya tak bisa dibongkar di beberapa wilayah yang merebak PMK.
“Ini harus jadi perhatian, karena semakin lama hewan tertahan di kapal, akan berdampak pada kesehatan dan kualitasnya. Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi peternak yang meminta untuk tidak menjadikan merebaknya PMK sebagai alasan mengimpor sapi,” imbuhnya.
Selain itu, Pemerintah diharapkan tetap memprioritaskan pasokan ternak dari dalam negeri. Pada saat yang sama, lanjutnya, sosialisasi pencegahan penyakit ini harus semakin digencarkan.
