Menkominfo Kukuhkan 7 Anggota KIP Periode 2022-2026

- Sabtu, 21 Mei 2022 | 16:57 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika mengukuhkan 7 orang anggota Komisi Informasi Pusat Masa Jabatan 2022-2026 di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (20/05/2022). - (Humas/AYH)
Menteri Komunikasi dan Informatika mengukuhkan 7 orang anggota Komisi Informasi Pusat Masa Jabatan 2022-2026 di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (20/05/2022). - (Humas/AYH)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Menteri Komunikasi dan Informatika, Johmmy G. Plate mewakili Presiden Joko Widodo mengukuhkan tujuh orang anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) masa jabatan 2022-2026. Pengukuhan ini sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 47/P/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KIP.

Sesuai Keppres No. 47/2022, mereka yang dikukuhkan sebagai Komisioner KI Pusat Periode 2022-2026 adalah Arya Sandhiyudha, Donny Yoesgiantoro, Gede Narayana, Handoko Agung Saputro, Rospita Vici Paulyn, Samrotunnajah Ismail, dan Syawaludin.

Ketujuh komisioner tersebut menggantikan komisioner periode 2017-2021 yakni Gede Narayana (terpilih kembali), Hendra J Kede, Arif Adi Kuswardono, Cecep Suryadi, Romanus Ndau Lendong, M Syahyan, dan Wafa Patria Umma.

Baca Juga: Ini Susunan Komisioner KIP Terpilih, Arya Sandiyudha Jadi Komisioner Termuda

“Mengingat padatnya jadwal kerja, Bapak Presiden menugaskan saya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan pengukuhan saudara-saudari sekalian,” kata Menkominfo pada acara pengukuhan yang berlangsung di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (20/05/2022).

Dijelaskan, pengukuhan Komisioner KIP sebagaimana dalam Keppres tersebut, menjadi titik awal bagi lembaga kuasi itu untuk memulai mewujudkan program kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Keterbukaan mempunyai nilai yang esensial sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintah bagi negara demokrasi seperti Indonesia. Oleh karena itu, seluruh pengelolaan badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” jelasnya.

Menurut Johnny, pengelolaan badan publik baik lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, organisasi kuasi dan organisasi masyarakat dengan anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka.

“Kesemuanya berkewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka, terlebih di era digital saat ini. Di era yang makin digital, data dan informasi menjadi salah satu kunci bagi peningkatan kualitas demokrasi,” tegasnya.

Menkominfo mengingatkan penyediaan informasi publik bagi masyarakat secara cepat dan akurat adalah suatu keniscayaan. Sebagai gambaran, sektor indeks Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia rerata sebesar 73,37% pada tahun 2021, termasuk dalam kategori sedang.

Halaman:

Editor: Fauzan Jazadi

Sumber: Biro Humas Kementerian Kominfo

Tags

Terkini

HT Pimpin Konsolidasi & Bimtek Partai Perindo

Jumat, 9 Desember 2022 | 10:46 WIB

Pengesahan RKUHP Meresahkan Kalangan Pers

Jumat, 9 Desember 2022 | 10:22 WIB

KUHP Tidak Berlaku untuk Kegiatan Kemerdekaan Pers

Jumat, 9 Desember 2022 | 09:37 WIB
X