PGRI Ingatkan Pemerintah Diskusikan RUU Sisdiknas Dengan Para Ahli

- Minggu, 22 Mei 2022 | 23:28 WIB
Ketua Umum PB PGRI, Prof. Unifah Rosyidi.
Ketua Umum PB PGRI, Prof. Unifah Rosyidi.

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi mengingatkan pemerintah untuk menerima secara terbuka semua masukan dan kritik dari berbagai pihak terkait dengan RUU Sisdiknas yang tengah dibahas.

Dikatakan, sebagai mitra strategis pemerintah PGRI akan bersikap kritis dan terbuka untuk melakukan dialog, mengingat RUU Sisdiknas ini akan menjadi dasar dan peta jalan dari pendidikan Indonesia di masa mendatang.

"RUU Sisdiknas yang dibuat tergesa-gesa juga menjadi perhatian PGRI agar persoalan-persoalan penting menyangkut masa depan bangsa itu sebaiknya didiskusikan secara terbuka melibatkan para ahli dan masyarakat," ujar Unifah saat Halal Bihalal PB PGRI di Gedung Guru, Jakarta.

Menurutnya, dengan semakin banyak pihak yang memberikan masukan terkait pembahasan RUU tersebut, nantinya akan tercipta arah kebijakan pendidikan yang terbaik.

"Agar menjadi pedoman dan arah bagi kelangsungan Pendidikan yang bermutu," imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan, sejatinya masalah banyak permasalahan pendidikan yang perlu segera diselesaikan, termasuk di dalamnya adalah tentang status para guru. Oleh karena itu, pihaknya akan terus membangun silaturahmi dengan pemerintah pusat dan daerah.

"Agar tercapainya kejelasan khsusunya tentang kejelasan status guru, guru honorer yang saat ini masih belum jelas statusnya," tutur Unifah.

Dia menyebutkan, salah satu satu isu pentinya, dari 160.000 guru yang lulus PPPK, baru 90.000 atau 65% yang telah mendapatkan SK sebagai PPPK. Dari 193.000 guru yang lulus passing grade sampai saat ini belum jelas formasinya. Padahal dari awal digembar-gemborkan, bahwa tersedia untuk rekrutmen 1 juta guru.

"Ini adalah persoalan serius, karena amanat Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan bahwa ketersediaan jumlah guru, kualitas, kompetensi, dan penyebaranannya, dan tentu saja kesejahteraannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tandasnya.

Belum lagi, sambungnya, isu tidak adanya kesempatan bagi para calon guru untuk menjadi ASN. Menurutnya, ini adalah persoalan serius karena menyangkut keberlanjutan generasi muda yang potensial yang tertarik menjadi guru.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

PPP DKI Jakarta Apresiasi Penutupan Holywings

Rabu, 29 Juni 2022 | 20:01 WIB

Kapolri Gelar Festival Nusantara Gemilang

Rabu, 29 Juni 2022 | 09:23 WIB
X