Jaga Stabilitas Ekonomi, Kebijakan Menambah Subsidi BBM Pilihan Tepat

- Rabu, 25 Mei 2022 | 11:31 WIB
PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax menjadi Rp12.500-Rp13.000 per liter mulai 1 April 2022. (Screenshoot instagram/@nicke_widyawati)
PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax menjadi Rp12.500-Rp13.000 per liter mulai 1 April 2022. (Screenshoot instagram/@nicke_widyawati)

JAKARTA, Jakarta.Suaramerdeka.com,- Berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah dan Pertamina untuk menjaga agar harga BBM subsidi dan penugasan tidak naik di tengah tingginya harga minyak mentah dunia mendapatkan apresiasi sejumlah pengamat ekonomi. Kebijakan menambah subsidi BBM dalam APBN 2022 dinilai tepat daripada harus menaikkan harga.

Bhima Yudhistira, Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies, mendukung kebijakan pemerintah untuk menambah subsidi BBM dalam APBN 2022 sebesar Rp71,8 triliun. Pemerintah mengambil sikap untuk menambah subsidi daripada menaikkan harga BBM sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Menurut Bhima, penambahan subsidi BBM sejatinya adalah imbas dari disparitas harga harga BBM subsidi dan nonsubsidi yang terlampu jauh. Harga pertamax dan pertalite selisihnya sangat jauh sehingga terjadi migrasi dari BBM kadar oktan (RON) 92 jenis pertamax ke BBM RON 90, yaitu pertalite.

Baca Juga: Kuliah Umum Benny Benke di Fakultas Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Berlangsung Hangat

“Dengan kondisi ini pemerintah harus all out menjaga subsidi energi. Dana masih tersedia asal pemerintah mau fokus ke stabilisasi harga energi sekaligus membantu meringankan cashflow Pertamina,” ujar Bhima, di Jakarta, Selasa (24/05/2022).

Pemerintah dan Pertamina hingga saat ini kompak untuk tidak menaikkan harga solar subsidi yang hingga kini masih tetap Rp 5.150 per liter dan pertalite dipertahankan pada harga Rp7.650 per liter. Padahal harga keekonomian dua jenis BBM itu kini Rp12.119 untuk solar dan Rp12.665 per liter pertalite.

Sementara itu BBM nonsubsidi, yaitu Pertamax Series, harganya ditetapkan oleh badan usaha. Pertamina selaku penjual Pertamax Series diberikan kewenangan menjual harga BBM nonsubsidi tersebut, menaikkan ataupun menurunkannya, sesuai dengan tren harga minyak global dan kurs dollar AS.

Baca Juga: Benny Benke Beri Kuliah Umum di UI

Sebagai badan usaha pelaksana subsidi dan penugasan, Pertamina juga dinilai telah berupaya menjalankan tugas dengan baik. Hal itu dibuktikan dari pengadaan dan penyaluran BBM subsidi dan penugasan ke seluruh wilayah NKRI, termasuk di daerah 3 T (terdepan, terpencil, dan terluar), sesuai dengan kuota masing-masing wilayah. Untuk meringankan arus kas, pemerintah dapat memprioritaskan alokasi pembayaran piutang ke Pertamina yang nilainya sekitar Rp100 triliun. “Pemanfaatan windfall pendapatan negara dari booming harga komoditas idealnya sebagian juga masuk ke subsidi energi,” ujar Bhima.

Jony Oktavian Haryanto, Guru Besar Bidang Manajemen dari President University, mengatakan dampak perang Rusia-Ukraina mendorong banyak negara di dunia menggelontorkan dana dalam jumlah besar kepada rakyatnya dalam bentuk subsidi untuk menggerakkan perekonomian sehingga memicu inflasi. Bahkan IMF dan bank dunia menyatakan apabila inflasi ini tidak terkontrol akan mengakibatkan krisis berkelanjutan.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Tragedi Stadion Kanjuruhan Harus Diinvestigasi Total

Minggu, 2 Oktober 2022 | 09:11 WIB

3000 Pohon Bakau Ditanam di Pesisir Pantai Jakarta

Minggu, 2 Oktober 2022 | 09:03 WIB

Kapolri; Persatuan-Kesatuan adalah Kunci

Minggu, 2 Oktober 2022 | 06:15 WIB

Kominfo Tingkatkan Kemampuan Humas Lewat Jarkom

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 16:36 WIB

Soal Tanam Maju, Ini Penjelasannya

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 12:44 WIB
X