Tak Revisi UU Pemilu, Parpol Gali Kuburnya Sendiri

- Kamis, 2 Juni 2022 | 00:15 WIB
Tangkapan layar diskusi virtual Gelora Talk bertema Pro Kontra Pileg dan Pilpres 2024 di Waktu Bersamaan, Apa Untung Ruginya, Rabu (1/6). (Saktia Andri Susilo)
Tangkapan layar diskusi virtual Gelora Talk bertema Pro Kontra Pileg dan Pilpres 2024 di Waktu Bersamaan, Apa Untung Ruginya, Rabu (1/6). (Saktia Andri Susilo)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com – Partai politik sebenarnya terjebak dalam zona nyaman dengan tidak merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meski hal itu lebih berlaku pada parpol besar.

“Karena mengingat UU adalah produk politik yang kemudian dibuat menjadi hukum. Menjadi zona nyaman karena agenda politiknya terakomodir,” kata akademisi ilmu politik Universitas Indonesia Hurriyah dalam diskusi virtual Gelora Talk bertema Pro Kontra Pileg dan Pilpres 2024 di Waktu Bersamaan, Apa Untung Ruginya, Rabu (1/6).

Padahal menurutnya, bila dilihat dalam UU Pemilu, ada banyak catatan dan persoalan. Antara lain adalah soal penyempitan ruang kompetisi, terkait soal parliamentary threshold, presidential threshold.

“Termasuk aturan soal kuota perempuan. Ini sebenarnya adalah upaya untuk mempersempit ruang kompetisi antara partai besar dengan partai partai kecil, antara partai-partai baru dengan pantai-pantai lama dan antara politisi laki-laki dengan politisi perempuan,” ujarnya.

Dimana parpol besar berada di zona nyaman. Namun sebenarnya kesepakatan parpol soal presidential threshold pada akhirnya sekarang justru menciptakan dilema buat parpol itu sendiri.

“Parpol justru menggali kuburnya sendiri. Karena kesepakatan soal presidential threshold akhirnya menyandera mereka untuk berkoalisi. Termasuk untuk parpol besar, yang belum tentu berani mengusung calon presidennya sendiri meski secara prosedural bisa,” tandasnya.

Mempersulit
Selain itu, UU Pemilu yang lama juga tak hanya menyulitkan parpol baru, melainkan justru mempersulit parpol lama. Sedangkan pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti menegaskan, dengan mempertahankan presidential threshold dan parliamentary threshold, menunjukkan parpol berada di zona nyaman.

“Karena itu bagian dari kenyaman. Karena kalau revisi atas UU Pemilu dilakukan, tuntutan akan penghapusan presidential threshold akan muncul dari masyarakat secara deras,” tegasnya.

Dengan banyaknya tuntutan publik – meski berulangkali gagal – menunjukkan besarnya harapan agar presidential threshold dihapuskan. “Alih-alih kompetisi, adanya presidential threshold justru menjadi konsolidasi oligarki, karena capres ditentukan oleh parpol yang eksis di DPR,” ungkapnya.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Semeru Awas! Hampir 2 Ribu Jiwa Mengungsi

Minggu, 4 Desember 2022 | 18:18 WIB

Prita Kemal Gani Terus Menginspirasi.

Minggu, 4 Desember 2022 | 11:46 WIB

Peneliti Asing Erik Meijaard Dilaporkan Melanggar UU

Sabtu, 3 Desember 2022 | 23:57 WIB

Gempa 6,4 Garut, BNPB Sebut Ada Warga yang Terluka

Sabtu, 3 Desember 2022 | 20:59 WIB
X