KPU Diingatkan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pemilu 2024

- Senin, 6 Juni 2022 | 15:18 WIB
Ketua DPR Puan Maharani dalam konperensi pers usai audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/6).
Ketua DPR Puan Maharani dalam konperensi pers usai audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/6).

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diiingatkan agar penggunaan anggaran Pemilihan Umum 2024 dilakukan secara efektif dan efisien. Apalagi, DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu sepakat besaran dana pelaksanaan Pemilu 2024 senilai Rp 76,6 triliun.

“Serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan pemilu,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam konperensi pers usai memimpin audiensi dengan KPU di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/6).

Menurutnya, KPU dan DPR melalui Komisi II dan pemerintah telah sepakat bahwa tahapan pemilu akan dimulai sesuai dengan jadwal yang ada. Yakni 14 Juni 2022 dan Pemilu akan digelar secara serentak pada 14 Februari 2024.

“Sementara itu, Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan digelar pada 27 November 2024. Sedangkan jadwal waktu pendaftaran parpol sebagai peserta pemilu, akan ditetapkan pada bulan Agustus 2022,” ujarnya.

Kemudian verifikasi parpol calon peserta pemilu, akan ditetapkan pada Desember 2022. Sehingga pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu diharapkan sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan.

“Saya meminta agar KPU dan Komisi II DPR melakukan simulasi kampanye. Hal itu agar saat Pemilu nanti berlangsung, setiap kebutuhan dapat terakomodir dengan baik,” tandasnya.

Sebab, lanjutnya, durasi masa kampanye akan berdampak pada produksi dan distribusi logistik. Sehinggga, produksi logistik harus dilakukan dengan tepat waktu dan tepat sasaran, serta tepat jumlah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

“Setiap beleid yang dikeluarkan pemerintah mengenai pelaksanaan pemilu, harus dibahas dengan DPR. Termasuk soal Peraturan Presiden terkait Pengadaan Logistik Pemilu 2024,” tegasnya.

Sengketa
Selanjutnya, perlu dilakukan pertemuan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal itu untuk menentukan bentuk sengketa/perkara yang bisa diajukan ke MA dan MK.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

ASEAN Tak Boleh Menjadi Proksi Pihak Mana Pun

Jumat, 3 Februari 2023 | 22:16 WIB

Kerja Sama Politik, PDIP Lihat Kesamaan Ideologi

Jumat, 3 Februari 2023 | 20:49 WIB

Tokoh Muda NU Bela OJOL, Tolak Bayar ERP

Jumat, 3 Februari 2023 | 20:37 WIB

Konektivitas Transportasi di Aceh Terus Ditingkatkan

Jumat, 3 Februari 2023 | 20:31 WIB

Nikmati Keindahan Pacitan Bersama DAMRI

Jumat, 3 Februari 2023 | 13:50 WIB

Ikrar Petani MSP Tolak Impor Beras oleh Pemerintah

Jumat, 3 Februari 2023 | 11:17 WIB
X