JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana penyelenggara Pemilu 2024, diminta untuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait efisiensi anggaran pemilu. Sehingga, anggaran sebesar Rp 76,6 triliun, dapat digunakan secara optimal.
“Memang ada beberapa anggaran yang bersifat non electoral. Misalnya penyiapan kendaraan, infrastruktur kantor, yang sebenarnya ada di dalam anggaran Rp 76,6 triliun itu. Termasuk antisipasi kalau misalnya Covid-19 masih berlangsung,” kata anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda di Jakarta, Sabtu (11/6).
Karenanya, dia meminta KPU berkoordinasi dengan K/L, agar dapat di handle. Misalnya pengadaan APD untuk Covid-19, bisa diserahkan pada Kementerian Kesehatan.
“Sedangkan infrastruktur biar dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sehingga pengelolaan anggarannya tidak full dikelola KPU,” ujarnya.
Menurutnya, hal itu bisa memangkas anggaran yang telah ditentukan. Bahkan diperkirakan lebih dari Rp 20 triliun yang akan terpangkas. Dia menegaskan, anggaran yang telah ditetapkan bagi pelaksanaan Pemilu 2024 tersebut harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin.
“Apalagi, sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar penggunaan anggaran Pemilu 2024 dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan,” tandasnya.
Audiensi
Dimana hal itu disampaikannya saat memimpin audiensi DPR dengan KPU, beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Puan mengingatkan efektivitas anggaran yang telah disepakati antara DPR dan pemerintah sebesar Rp 76,6 Triliun.
“Anggaran Pemilu 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan, sejak dimulainya tahapan pemilu,” tegasnya. Oleh sebab itu, Rifqi menyatakan siap untuk mengawal penggunaan dari total keseluruhan anggaran yang ditetapkan tersebut.
Dimana, ada beberapa mata anggaran yang kemudian dapat dilakukan efisiensi. Terutama pada anggaran yang bersifat non electoral.
“Kami akan terus mengawal dan menindaklanjuti pesan Mba Puan. Baik dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI sekalogus juga atasan saya di partai,” tegasnya.
