Anggaran Pemilu Harus Digunakan Sesuai Kebutuhan

- Senin, 13 Juni 2022 | 16:13 WIB
Ketua DPR Puan Maharani dalam konperensi pers usai audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Ketua DPR Puan Maharani dalam konperensi pers usai audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com – Anggaran Pemilihan Umum 2024 sebesar Rp 76,6 triliun harus bisa digunakan secara maksimal oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu juga harus digunakan sesuai kebutuhan, sejak dimulainya tahapan Pemilu 2024, 14 Juni besok.

“Apa yang sudah disepakati, harus jadi pegangan. Dimana DPR RI sudah menyepakati anggaran sebesar Rp 76,6 triliun, KPU harus bisa mengakomodir kebutuhan Pemilu 2024 dan diefisienkan saja apa yang sudah disepakati,” kata akademisi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Silvanus Alvin, Senin (13/6).

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengingatkan, agar anggaran Pemilu 2024 dilakukan secara efektif dan efisien. Serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan.

“Saya mengapresiasi komitmen DPR untuk mengawal optimalisasi penggunaan anggaran pemilu. Tentunya betul-betul akan dikawal. Apalagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal dan berjalan lancar,” ujarnya.

Sementara Direktur Eksekutif Perludem Khairunnisa Nur Agustyati menegaskan, anggaran Pemilu 2024 harus dipastikan untuk memaksimalkan tahapan Pemilu 2024. Sehingga untuk kebutuhan kantor atau alat transportasi, bisa memanfaatkan yang sudah ada.

“Penentuan anggaran sebesar Rp 76,6 triliun oleh DPR dilakukan bersama dengan pemerintah dan KPU. Jika ada kekurangan dana, sebaiknya KPU bisa memaksimalkan dana yang sudah tersedia,” tandasnya.

Yang terpenting, kata dia, anggaran tersebut tersedia tepat waktu. Dia juga menganalogikan anggaran sebagai bahan bakar. “Sehingga bila anggaran belum turun tapi tahapan sudah dimulai, tentu bisa berdampak pada pelaksanaan tahapan,” tegasnya.

Pengawasan
Dia menambahkan, untuk pengawasan anggaran Pemilu 2024, selain DPR ada beberapa pihak yang bisa diajak ikut mengawasi. DPR juga bisa mengajak serta institusi lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) RI.

“Serta meminta KPU terbuka dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ucapnya. Terpisah, Komisioner KPU Mochammad Afifudin mengatakan, pembukaan tahapan pemilu besok rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, sejumlah pejabat negara dan partai politik.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Pencapresan KIB Pengaruhi Peta Politik Nasional

Rabu, 7 Desember 2022 | 20:33 WIB

Bank Hana Bantu Korban Gempa Cianjur

Rabu, 7 Desember 2022 | 19:00 WIB
X