Perjalanan Lima Dekade Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia

- Selasa, 14 Juni 2022 | 00:12 WIB
Dirjen PPKL KLHK, Sigit Relintoro, bersama KaHumas KLHK, Nunu Anugerah. Ist
Dirjen PPKL KLHK, Sigit Relintoro, bersama KaHumas KLHK, Nunu Anugerah. Ist


JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Hari Lingkungan Hidup Sedunia ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dari peristiwa Konferensi Stockholm, Swedia pada 5-6 Juni 1972 dengan tema “Only One Earth”. Tahun ini, kembali diperingati dengan tema yang sama “Only One Earth”, dengan fokus “Living Sustainably in Harmony with Nature”.

Tahun ini Indonesia mengambil tema “Satu Bumi untuk Masa Depan”. Sejumlah kegiatan dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama berbagai pihak untuk mendorong tumbuhnya gerakan semakin cinta lingkungan.

"Kita mengadakan kegiatan seperti bersih sungai yang dipusatkan di Sungai Ciliwung, bike to work pada momen Car Free Day Jakarta, pameran lingkungan disertai rangkaian talkshow yang mengangkat tema menjaga lingkungan, serta puncak peringtan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Persemaian Rumpin yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo," ujar Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Sigit Reliantoro, Senin (13/6).

Tahun 2022 ini menjadi momen penyelenggaraan pertemuan internasional Stockholm +50 di Swedia yang menandai 50 tahun Konferensi Stockholm. Pertemuan ini mengundang Kepala Negara dan Menteri Lingkungan Hidup sedunia untuk mengembalikan semangat Stockholm pada kondisi sekarang dan pada muatan berbagai perjanjian multilateral internasional.

Konferensi Stockholm tahun 1972 telah meletakkan dasar pengaturan global mengenai perlindungan lingkungan dan dalam hubungan pembangunan dengan alam dan manusia. Hingga saat ini, perjalanan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia selama 50 tahun dapat terlihat.

Pada dekade pertama (1972-1982), Konvensi Stockholm menjadi dasar ditetapkannya Keppres 16 Tahun 1972 tentang Pembentukan Panitia Perumus dan Rencana Kerja Pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup.

Kemudian Konsensus politik bangsa dituangkan TAP MPR RI No. IV/MPR/1973 tentang GBHN, arah dan kebijakan pengelolaan lingkungan, pembentukan kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (MENPPLH) di tahun 1978.

Pada dekade kedua (1982-1992), lahir UU 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Perlindungan Lingkungan Hidup, UU No. 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UN Convention on the Law of the Sea, serta Keputusan Presiden No. 26 tahun 1989 tentang Ratifikasi Convention for the Protection of the World Cultural and National Heritage.

Selanjutnya terbitnya Keputusan Presiden No. 49 tahun 1983 tentang Ratifikasi International Plant Protection Convention, Keputusan Presiden No. 26 tahun 1986 tentang Ratifikasi ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources, Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran Air dan Baku Mutu Limbah Cair.

Kemudian di dekade ini juga terbentuklah Pusat Studi Lingkungan (PSL), Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), Program Kalpataru, Program AMDAL, Program kali Bersih (Prokasih) dan Program Adipura.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Tragedi Kanjuruhan Jangan Sampai Terulang

Selasa, 4 Oktober 2022 | 13:59 WIB
X