Ihwal Invasi Rusia ke Ukraina, Indonesia Tidak Selayaknya Bersikap Pasif

Baca Juga: Che dan Borobudur

Dukungan yang kuat juga diberikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu’ti. Menurut Prof Mu’ti, Muhammadiyah sangat mendukung perjuangan rakyat Ukraina untuk menegakkan kedaulatan yang memang menjadi hak mereka.

“Kami sangat bersimpati pada penderitaan rakyat Ukraina di satu sisi, serta pejuangan mereka di sisi lain. Kami berharap perang yang menghancurkan kehidupan dan menimbulkan banyak korban itu segera berakhir,”kata Prof Mu’ti.

Untuk itu, kata dia, meski disadari bahwa apa yang diberikan sebagai bantuan masih relatif kecil, Muhammadiyah berkomitmen untuk memberikan bantuan agar rakyat Ukraina bisa mengatasi beban yang mereka hadapi.

Baca Juga: Penerimaan; Kepada Ridwan Kamil dan Atalia Praratya

Tokoh muda anggota PBNU Syafiq Ali menegaskan perlunya langkah-langkah strategis dan segera dari komunitas internasional, termasuk Indonesia, agar peperangan tersebut segera berakhir.

“Bagaimana pun dalam hal ini ada kedaulatan bangsa yang dilanggar, selain menimbulkan banyak korban yang tak bersalah; anak-anak, para orang tua, dan sebagainya. Karena itu, perang ini harus secepatnya diakhiri,”kata Syafiq.

Mendesaknya upaya untuk mengakhiri perang juga dikemukakan pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie. Menurut pengajar Universitas Jenderal Ahmad Yani, Bandung tersebut, perang di Ukraina kini telah berimbas ke banyak kawasan dan menghantam sisi ekonomi serta sosial. “Jadi, apapun yang bisa kita lakukan untuk segera mengakhiri perang tersebut, segeralah lakukan. Ini sudah sangat mendesak,”kata dia.

Baca Juga: Film Naga Naga Naga; Pendidikan Segalanya, Sekolah di Mana Saja.

Di sisi lain, mantan Pimpinan Redaksi Majalah TEMPO, Bambang Harimurty, melihat bahwa hubungan baik Indonesia dengan Ukraina telah terjalin lama, lebih dari 30 tahun. Pada hubungan tersebut, kata Bambang, banyak pihak yang melihat adanya semacam ‘utang’ Indonesia terhadap Ukraina, terutama berkaitan dengan dukungan dunia terhadap kemerdekaan Indonesia dari Belanda.

Bambang menunjuk peristiwa 21 Januari 1946 manakala Perwakilan Tinggi Ukraina, Dmytro Manuilsky, dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan untuk memasukkan “Masalah Indonesia” menjadi agenda di PBB.